Teka-teki Ibu Kota Baru pun Belum Terjawab

Liputan6.com, Jakarta - Teka-teki tentang lokasi Ibu Kota baru belum terpecahkan. Namun, ada satu lokasi yang digadang-gadang menjadi kandidat, sudah dicoret dari list.

Menteri PPN/Kelala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pemetaan daerah yang potensial untuk dijadikan lokasi Ibu Kota baru.

Dia menegaskan lokasi tersebut tidak tepat dikarenakan area tersebut merupakan hutan lindung.

"Kan saya bilang Bukit Soeharto hutan lindung dan kita komit untuk tidak ganggu lingkungan apalagi hutan lindung," kata  Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersabar terkait dengan penentuan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, masterplan sendiri baru akan dibuat ketika lokasi sudah ditentukan.

"2020 selesainya. Masterplan baru bisa dibikin kalau ketahuan lokasinya. Lokasi pasti akan ditentukan pada waktunya," kata dia.

Pernyataan ini mengindikasikan, pemerintah masih mematangkan kajian-kajian Ibu Kota baru. Ini diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Oleh karena itu, Kemenkeu sengaja tidak memasukan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. 

"Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan, akan mengumumkan lokasi Ibu Kota baru dalam pidato kenegaraan Jumat 16 Agustus 2019 di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.

Namun, hingga kini, pemerintah baru memutuskan, lokasinya bakal berada di Pulau Kalimantan. 

Meski sudah ditunggu-tunggu, Presiden Jokowi tetap tidak mengungkap lokasi Ibu Kota baru. Dia hanya meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," jelasnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menambahkan, ibu kota bukan hanya sebagai simbol identitas bangsa, namun juga sebagai representasi kemajuan bangsa.

Hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, agar pembangunan Indonesia tidak Jawa sentris, namun Indonesia sentris.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.