Gerindra Kritik Pemerintah Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo mengkritik rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena akan menelan dana yang cukup besar.

Menurutnya, saat ini ada kebutuhan lebih penting yang harus diprioritaskan dari pada menghamburkan uang untuk pemindahan ibu kota.

Bambang mengatakan, saat ini pemerintah belum mampu menciptakan harga pangan yang murah bagi masyarakat. Selain itu, harga listrik di Indonesia juga masih tinggi. Seharusnya, ada langkah khusus agar kedua komoditas tersebut lebih terjangkau oleh rakyat.

"Pertama kebutuhan pangan, harga saat ini didalam negeri. Harga pangan dan komoditas ternyata jauh lebih mahal dari yang ada di Arab, harga cabai bisa separuh dan seperempat kita padahal mereka bukan negara pangan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

"Harga listrik kita sangat mahal harus jadi prioritas pemerintah, lalu air kita hanya sedikit yang dialiri PDAM di Dumai. Ini harus jadi prioritas utama sebelum pindah ibu kota," sambungnya.

Rerporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah digulirkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Namun urung dilakukan karena pertimbangan ketercukupan keuangan negara.

Untuk itu, Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan negara sebelum mengambil kebijakan.

"Mohon dipertimbangkan, jangan sampai negara ini melakukan pemborosan biaya untuk kepentingan yang jelas pencitraan. Mudah-mudahan ini bisa dikaji pemerintah dan pemerintah dahulukan skala prioritas," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dalam pidato kenegaraan 2019 di depan DPR pada Jumat kemarin meminta izin kepasa seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota akan dipindahkan ke pulau Kalimantan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, hingga kini pihaknya masih menghitung jumlah PNS yang akan pindah ke ibu kota baru. Meski demikian, akan ada 4 PNS Kementerian yang harus ikut pindah.

"Kementerian-kementerian yang menjadi kewenangan wajib pemerintah pusat ya harus dekat dengan Presiden ya. Sementara ini kan yang harus ada itu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenag, itu urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Bima mengatakan, hingga kini ada sebanyak 4,2 juta PNS di seluruh Indonesia termasuk sektor direktorat hingga pemerintah daerah. Nantinya direktorat yang termasuk pelayanan publik tidak diwajibkan ikut pindah.

"Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, jadi ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah ke ibu kota baru, mana yang tidak wajib pindah. Tidak wajib pindah itu misalnya saja pelayanan publiknya bisa dilakukan di mana saja di seluruh Indonesia kan sekarang sudah digital," paparnya.

Untuk BKN sendiri, pihaknya belum dapat memastikan pindah dari Jakarta atau tidak. "Saya nggak tahu, apakah BKN harus perlu pindah karena pelayanan publik bisa di mana saja tidak harus di pusat. Ya mungkin akan ada kantor BKN di sana, tapi apakah semuanya harus pindah itu yang masih kami kaji," tandasnya.