Investor Inggris Minat Tambah Investasi Jasa Keuangan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah perusahaan investasi yang berasal dari Inggris menyatakan tertarik untuk memperbanyak investasinya di sektor jasa keuangan terutama yang berhubungan dengan green financing dan menunjang pencapaian program pembangunan berkelanjutan.

Demikian pernyataan yang mengemuka dalam pertemuan United Kingdom Financial Services Dialogue 2019, akhir pekan lalu di Jakarta yang dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins serta puluhan investor dan jajaran eksekutif pasar keuangan Inggris.

Acara itu diselenggarakan oleh Young Indonesian Professionals Association (YIPA) Inggris Raya yang berkerja sama dengan OJK and BritCham Indonesia dan didukung oleh British Embassy Jakarta, ICMA, ASIFMA, Equatorise, Accenture dan Ginting & Reksodiputro.

“Acara ini diadakan karena ada ketertarikan untuk semakin mempererat hubungan bisnis dan investasi dari Inggris ke Indonesia” kata Direktur Eksekutif, YIPA Inggris Raya Steven Marcelino dalam keterangannya, Rabu (28/8/2019).

Dubes Owen Jenkins juga menjelaskan bahwa Inggris sudah memposisikan diri sebagai negara mitra bagi Indonesia untuk berkolaborasi dalam green finance, Islamic finance, fintech dan berbagai insitiatif penting lainnya di pasar keuangan.

Sampai 2019, indikator 'perekonomian hijau' di Indonesia tumbuh cukup signifikan dengan total green loans di USD 133 miliar (Rp 1,850 triliun). Sedangkan pengeluaran akumulatif green bonds USD 169 juta dan pengeluaran green sukuk Pemerintah USD 2 juta.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wimboh Santoso dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia serta sektor jasa keuangan berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga termasuk untuk menghadapi kondisi pelambatan perekonomian global.

OJK, menurut Wimboh, bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk merespons tantangan-tantangan eksternal dengan berbagai kebijakan yang antisipatif. Diantaranya Pemerintah meluncurkan berbagai tax incentives untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dan Bank Indonesia sendiri telah menurunkan suku bunga sebanyak 50 bps ke level 5,5 persen dalam dua bulan terakhir untuk antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

OJK berkerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah, Kadin, Apindo dan pelaku di industri keuangan untuk pengembangan sektor unggulan. 

Sektor unggulan yaitu Pariwisata, Manufaktur, Pertambangan, Agribisnis dan Perikanan. Pengembangan sektor unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan substitusi impor, membuka lapangan kerja dan meningkatkan tax based.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut membahas mengenai tanggapan pemerintah terhadap pernyataan fraksi atas Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani membeberkan strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Salah satunya melalui pemberian dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal.

"Kinerja investasi akan mengambil peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Yaitu melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal," sambunya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga selalu memantau dan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini serta di waktu ke depan. Hal ini berpotensi dapat memengaruhi momentum peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendorong sektor sekunder tumbuh lebih tinggi. Antara lain melalui berbagai insentif fiskal pada sektor industri dalam bentuk tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan untuk pengembangan kawasan tertentu.

"Diharapkan dengan insentif fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor yang bernilai tambah tinggi serta industri padat karya yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.