Simak Rapor Kementerian PUPR dalam 5 Tahun Terakhir

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah RI di bawah Kabinet Kerja I Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) banyak memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini sengaja ditanam Jokowi lantaran dirinya ingin agar pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, melainkan dapat tersebar merata hingga ke sisi terluar negara.

Cita-cita ini tentu saja tidak akan berjalan tanpa komando dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah pimpinan Menteri Basuki Hadimuljono. Komitmen pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, jalan tol, bendungan, irigasi, sanitasi, hingga perumahan tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019.

Sebagai bentuk aksi, Kementerian PUPR telah banyak mencanangkan program pembangunan mulai dari Aceh hingga ke Papua. Mulai dari konstruksi jalan seperti Jalan Tol Trans Jawa (1.167 km) dan Jalan Tol Trans Sumatera (2.818 km), jalan nasional seperti Trans Papua (4.330,07 km), Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan (1.920 km) dan di Papua (1.098 km), konstruksi bendungan dan embung, hingga pembangunan perumahan lewat Program Sejuta Rumah.

Proyek Tol Trans Jawa sendiri merupakan jalur bebas hambatan di pesisir utara Jawa dan tersambung dari Merak hingga Banyuwangi. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR pada 7 Oktober 2019, Trans Jawa sudah tersambung hingga Seksi 3 ruas Tol Pasuruan-Probolinggo, sehingga pengerjaan tinggal menyisakan ruas akhir yakni Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 km dengan total biaya investasi sekitar Rp 23 triliun.

Sementara untuk proyek Trans Sumatera, masih berdasarkan catatan BPJT Kementerian PUPR per 7 Oktober, panjang ruas yang telah rampung dan bisa dioperasikan yakni sebesar 237,59 km dari total 2.818 km. Sampai akhir 2019 nanti, beberapa ruas Tol Trans Sumatera ditargetkan bisa selesai pengerjaannya dan beroperasi. Antara lain ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189,2 km yang siap diresmikan Jokowi bulan ini, lalu Seksi 1 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (33,5 km) dan Seksi 1 Tol Pekanbaru-Dumai yang juga direncanakan bisa dilalui akhir tahun ini.

Selain Trans Jawa dan Trans Sumatera, Kementerian PUPR juga berinisiatif untuk membuka jalan tol pertama di Kalimantan dan Sulawesi. Untuk di Kalimantan yakni proyek Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 99,350 km yang ditargetkan beroperasi 2020. Sementara Sulawesi akan memiliki Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km yang direncanakan beroperasi seluruhnya pada April 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di luar jalan tol, Kementerian PUPR juga turut membangun jalan nasional hingga ke titik terluar negara. Seperti Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan yang membentang melewati Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 1.920 km. Menurut informasi terakhir pada September 2019, progres jalan perbatasan yang membentang dari Kaltara-Kaltim sepanjang 1.068 km sudah mencapai 55 persen dan ditargetkan tembus sepenuhnya pada akhir tahun.

Konstruksi jalan nasional juga turut menyambangi tanah Papua dengan adanya proyek Jalan Trans Papua (4.330,07 km) dan Jalan Perbatasan Papua (1.098 km). Untuk Trans Papua, pengerjaan proyek ini terbagi dalam dua provinsi, yakni di Papua Barat sepanjang 1.070,62 km, dan di Papua dengan panjang total 3.259,46 km.

Saat ini, Jalan Trans Papua di Papua Barat telah tembus seluruhnya. Sedangkan yang terletak di Provinsi Papua hingga akhir 2017 lalu baru tersambung sekitar 2.907 km.

Sedangkan untuk Jalan Perbatasan Papua yang berdampingan dengan Papua Nugini akan menghubungkan Jayapura hingga Merauke sepanjang 1.098,24 km. Pengerjaannya dibagi dalam tiga segmen, yakni Segmen I Jayapura-Yarso-Waris-Yetti sepanjang 128,18 km, Segmen II Yetti-Ubrub-Oksibil sejauh 301,74 km, serta Segmen III Oksibil-Tanah Metah-Muting-Merauke sepanjang 668,32 km. Sampai akhir 2018 lalu, jalan ini sudah tersambung hingga 919 km.

Tak hanya soal jalan tol dan jalan nasional, sumber daya air juga mendapat perhatian Kementerian PUPR. Dalam kurun waktu 2015-2019, instansi berinisiatif mengadakan program pembangunan 65 bendungan dan 1.053 embung untuk menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membangun jaringan irigasi seluas 865.393 hektare (ha) dan penyediaan air bersih 21.500 liter per detik selama periode 2015-2018.

Begitu juga terkait penyediaan perumahan yang digalakan lewat Program Sejuta Rumah. Sejak mulai diinisiasikan pada 2015, program ini hingga 2018 telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit.

Adapun pada tahun ini, Kementerian PUPR berambisi untuk menyediakan tambahan rumah sebesar 1,25 juta, atau dalam artian program ini ditargetkan membangun sebanyak 4.792.318 unit rumah sampai penghujung 2019.

Untuk pelaksanaan di 2019 hingga 14 Oktober, pencapaian Program Sejuta Rumah tahun sudah mencapai angka 1.002.317 unit. Namun begitu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid masih tetap optimis target pembangunan 1,25 juta rumah dapat terealisasikan hingga akhir tahun nanti.

"Target tahun ini 1,25 juta, dan (2019) masih sisa 2,5 bulan. Semoga bisa tercapai target tahun ini," ujar Khalawi saat dimintai keterangan oleh Liputan6.com.

Segala pencapaian Kementerian PUPR yang didapatkan pada era Kabinet Kerja kemarin rupanya turut mendapat pengakuan dari pihak ketiga. Seperti diutarakan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, yang mengapresiasi buah kerja Kementerian PUPR dalam membangun negeri hingga ke wilayah terluar.

"Dalam 5 tahun terakhir sudah ada percepatan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, dan penyebarannya juga cukup merata hingga ke daerah pinggiran dan wilayah timur Indonesia," ungkap Faisal kepada Liputan6.com. Dia lantas menyarankan agar geliat pembangunan infrastruktur ini terus dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Bukan Tanpa Cacat

Kendati begitu, seluruh pencapaian baik ini bukan berarti tidak menyisakan pekerjaan rumah (pr) bagi Kementerian PUPR. Seperti pembangunan Trans Papua yang dalam prosesnya kerap mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Ini disebabkan cuaca yang kerap berubah, kondisi Medan atau kontur tanah di lapangan yang berbeda-beda, keberadaan material yang sulit didapat, hingga faktor keamanan yang kurang kondusif.

Faktor keamanan ini yang selanjutnya banyak menghambat pengerjaan proyek. Seperti pada akhir 2018 lalu, dimana telah terjadi kasus pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya (Persero) selaku kontraktor pada proyek Jembatan Kali Yigi Aurak di Kabupaten Nduga, Papua. Lokasi tersebut merupakan bagian dari Segmen V proyek Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 km.

Jokowi kini telah menuntaskan tanggung jawabnya sebagai orang nomor satu RI pada periode 2014-2019, dan akan kembali mengemban jabatan Presiden RI untuk 5 tahun mendatang dengan wajah baru di kabinetnya. Begitu juga Kementerian PUPR, yang akan lanjut membangun infrastruktur dengan bermacam program baru.

Terlebih Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Keputusan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ini otomatis bakal memberikan banyak pekerjaan kepada Kementerian PUPR.

Melihat situasi ini, Mohammad Faisal coba memberi saran agar Kementerian PUPR dapat sustain membangun negara sesuai dengan koridor. Dia berharap, segala bentuk pembangunan yang dikerjakan bisa selaras dengan program peningkatan perekonomian daerah sehingga bisa menumbuhkan pusat ekonomi baru.

"Ke depan mesti mengintegrasikan pembangunan fisik infrastruktur dengan program-program peningkatan perekonomian daerah dan pertunbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. Program infrastruktur dengan demikian fokus untuk mencapai outcome yang jelas. Termasuk diantaranya menurunkan biaya logistik yang masih terlalu tinggi yang menggerogoti daya saing industri," imbuh dia.

Agar itu semua bisa tercapai, ia menilai Kementerian PUPR harus bisa berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, mulai dari kementerian/lembaga hingga level pemerintah daerah (pemda). Faisal ingin agar seluruh elemen pemerintah terkait bisa saling berkolaborasi dalam menjalankan program infrastruktur.

"Untuk itu perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait, sehingga program infrastruktur tidak hanya menjadi beban Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan saja. Misalnya dalam pembangunan fasilitas rest area di jalan tol, perlu melibatkan pemda setempat, supaya keberadaan rest area bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dimana dia berada," tutur Faisal.