Menko Airlangga Dorong Penyelesaian Program Masyarakat Ekonomi ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Rencana pelaksanaan Mid Term Review (MTR) terhadap Cetak Biru ASEAN 2025 disambut baik pemerintah. MTR dinilai penting untuk melihat output, outcome maupun dampak nyata dari integrasi ekonomi menuju ASEAN Vision 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan, MTR dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over yang belum sempat terimplementasi pada tahun-tahun sebelumnya ke tahun implementasi selanjutnya. 

Ini dia ungkapkan dalam pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council, kemarin. “Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat negara maupun ASEAN,” ujar dia dari keterangan resminya, Kamis (31/10/2019). 

Adapun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60 persen. Meski untuk tahun ini, tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91 persen.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menyampaikan jika Indonesia juga mendorong kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS). 

Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar negara anggota ASEAN.

“Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya,” ujar dia. 

Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif. Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral.   

Indonesia mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council. 

“Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut,” Airlangga menambahkan.

Adapun, Airlangga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4 persen. 

Indonesia sendiri, menurutnya, telah menyelesaikan 103 prioritas atau 61 persen. Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2 persen, prioritas di tahun 2019.

Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai US$ 3 triliun dan 649 juta penduduk.

Sejak diberlakukannya AEC Blueprint 2025, upaya integrasi dilakukan secara bertahap melalui target Annual Priorities yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada setiap tahunnya. 

AEC Council di negara anggota bertanggung jawab memantau perkembangan implementasi setiap prioritas dan melaporkannya pada pertemuan AEC Council Meeting di ASEAN Summit, termasuk pada kesempatan ASEAN Summit ke-35 kali ini. 

Tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai USD 2,8 triliun dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23 persen.

Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari USD 33 juta menjadi USD 42 juta pada 2018. 

Sementara itu sebesar 39 persen aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 berasal dari ASEAN. 

Pada periode 2015-2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24 persen, semula US$ 9,1 miliar menjadi USD 11,3 miliar pada tahun 2018.