Ekonom: Kartu Prakerja Harusnya Jadi Program Bansos, Bukan Pelatihan

Kartu Prakerja bisa dialihfungsikan sebagai program pemberi bantuan langsung penuh tanpa harus melewati tahap pelatihan dulu.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 02 Mei 2020, 11:00 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2020, 11:00 WIB
Situs Kartu Prakerja.
Situs Kartu Prakerja.

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja yang semi bansos lewat berbagai tahap pelatihan tidak tepat. Sebab, masyarakat kini butuh bantuan langsung untuk bertahan diri melawan dampak virus corona (Covid-19).

"Saat ini Kartu Prakerja yang menekankan pelatihan tidak tepat waktu karena yang dibutuhkan masyakarat sekarang bukan pelatihan," kata Piter kepada Liputan6.com, Sabtu (2/5/2020).

Piter menekankan, untuk sementara ini Kartu Prakerja bisa dialihfungsikan sebagai program pemberi bantuan langsung penuh atau full bansos tanpa harus melewati tahap pelatihan dulu.

Dia pun tak mempermasalahkan apakah pemberian bantuan sosial penuh itu tetap harus disalurkan melalui Kartu Prakerja atau program lainnya.

"Ga masalah salurannya pakai apa. Yang penting bansos cepat disalurkan," tegas Piter.

Penyaluran Bantuan

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Lebih lanjut, ia juga menyoroti banyaknya donasi yang disalurkan oleh sebagian pihak selama masa pandemi ini. Menurutnya hal tersebut cukup membantu untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi saat ini, tapi hanya bersifat sementara saja.

"Kelompok kaya kita sudah melakukan donasi sudah dari dulu. Tapi tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Karena memang perlu strategi yang lebih komprehensif melibatkan semua pihak, tidak bisa hanya satu gerakan donasi saja," ungkap dia.

Pemerintah disebutnya perlu menyajikan sistem ekonomi yang benar-benar bisa memberikan kesempatan bagi kelompok menengah bawah untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

"Program social safety net juga sangat dibutuhkan, karena meningkatkan peluang kelompok miskin untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Tapi yang lebih utama lagi adalah ketersediaan lapangan kerja," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya