Dibubarkan Jokowi, Tugas BPP SPAM Bakal Diemban 2 Ditjen PUPR dan Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 tim kerja, badan, komite, dan lembaga negara. Salah satunya Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM), yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pembubaran BPP SPAM dilakukan untuk efisiensi anggaran. Nantinya, tugas badan tersebut akan dialihkan kepada 2 direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian PUPR, yakni Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) serta Cipta Karya.

"Itu untuk efisiensi anggaran. Kan sekarang udah ada direktorat jenderal baru, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang ngurusin fasilitasi investasi," kata Endra kepada Liputan6.com, Selasa (21/7/2020).

"Kalau teknisnya ke Cipta Karya. Di sana kan ada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum," dia menambahkan.

Selain dua direktorat jenderal di bawah Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bakal ikut terlibat dalam peralihan tugas BPP SPAM. Kemendagri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurusi akses penyediaan air minum.

"Tugas BPP SPAM kan untuk 100 persen akses air minum. Jadi untuk yang di daerah itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kecuali kayak Bendungan Karian, itu kan untuk Banten dan Jakarta, jadi 2 provinsi. Itu diambil pusat (Kementerian PUPR)," tuturnya.

"Untuk di daerah-daerah kan banyak tuh. Nanti pembinaannya oleh Kemendagri," sambungnya.

Terkait anggaran 2020 yang dialokasikan pada BPP SPAM yang telah dibubarkan oleh Jokowi tersebut, Endra melanjutkan, dana tersebut nantinya akan dipegang oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Cipta Karya.

"Ya itu akan ke dua direktorat jenderal tadi, DJPI dan Direktorat Jenderal Cipta Karya," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo  (Jokowi) resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang ada di Indonesia. Tim kerja hingga badan yang dibubarkan berdiri berdasarkan keputusan presiden (keppres).

Keputusan ini, termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin, 20 Juli 2020.

"Dengan pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan," demikian bunyi beleid Pasal 19 ayat a-r, melansir Antara.

Adapun tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan sebagai berikut:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif

Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industgri Ekstraktif

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011—2025

Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistern Mangrove

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019.

Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019;

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Satga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Tim dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri

Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri

11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization

Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization;

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;