Sri Mulyani Akui Lembaga Zakat Bantu Pemerintah Jalankan Program PEN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lembaga amil nasional sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab lembaga yang mengurus zakat, infaq dan wakaf bekerja dengan dasar solidaritas kemanusiaan.

"Lembaga Zakat, infaq dan wakaf ini juga membantu pemerintah dalam menangani dampak Covid-19," kata Sri Mulyani dalam diskusi bertajuk Recovery Of Indonesia Economy In The Post Covis-19: The Role Of Islamic Economics di akun Youtube IAEI TV, Jakarta, Kamis (20/8).

Sri Mulyani menilai perlu bagi pemerintah membuat aturan yang bisa digunakan sebagai payung hukum dalam sistem ekonomi syariah. Apalagi, jika sistem ekonomi syariah ini akan masuk ke industri yang lebih besar dan umum.

"Kita juga membutuhkan bagaimana ekonomi islam memiliki aturan jika digunakan dalam industri," kata dia.

Pandemi Covid-19 ini memang telah berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Tak terkecuali pada industri halal yang tengah berkembang dan digandrungi masyarakat. Sebab, sebagaimana diketahui trend ekonomi syariah memiliki pasar yang tidak sedikit di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam.

Di sektor pariwisata juga dikenal dengan nama wisata halal (halal tourism). Sayangnya wabah virus corona ini menjadi badai di sektor pariwisata, termasuk wisata halal.

Sehingga untuk membuat kondisi pariwisata kembali bangkit, pemerintah mulai mempromosikan kembali berbagai tempat wisata yang sudah bisa dikunjungi. Caranya dengan memberikan berbagai promosi lewat iklan sampai diskon hotel atau tempat penginapan.

"Memberikan insentif bagi mereka yang mau pergi berwisata dan meberikan jaminan kesehatannya dengan penerapan protokol kesehatan," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 123,47 triliun untuk stimulus UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Stimulus ekonomi tersebut disalurkan pemerintah melalui bank dan lembaga keuangan.

Penyaluran stimulus ini bisa didapat masyarakat melalui bank konvensional maupun syariah.

"Pemerintah memberikan pinjaman lewat bank atau lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah," kata Sri Mulyani dalam diskusi bertajuk Recovery Of Indonesia Economy In The Post Covis-19: The Role Of Islamic Economics di akun Youtube IAEI TV, Jakarta, Kamis (20/8).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 694 triliun. Sektor kesehatan yang memiliki anggaran Rp 87, 55 triliun, namun baru merealisasikan 7 persen.

Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terealisasi 6,5 persen dari anggaran Rp 106,11 triliun. Sektor Insentif Usaha terealisasi 13 persen dari anggaran Rp 120,61 triliun.

Kemudian Sektor UMKM terealisasi 25 persen dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sektor Perlindungan Sosial terealisasi 38 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara sektor pembiayaan korporasi dari anggaran Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.

Selain itu, baru-baru ini pemerintah kembali memberikan stimulus kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Kali ini pemerintah menyuntikan dana kepada pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 500 ribu.

"Pemerintah sekarang memberikan insentif untuk pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ini selama 4 bulan. Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com