7 Fokus Program APBN 2021, Terbesar untuk Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada tujuh program untuk akselerasi recovery dan tranformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Tertinggi untuk pembiayaan pendidikan dengan pagu total Rp 550,5 triliun.

"Diantaranya untuk pembiayaan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dna penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru,"ujar dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10/2020).

Kedua, perlindungan sosial dengan alokasi anggaran Rp 421,7 triliun. Yakni, untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap berbasis siklus hidup untuk antisipasi Agung population.

Lalu, infrastruktur dengan pagu total Rp 41,3, 8 triliun. Rinciannnya, untuk pembiayan penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.

Keempat, kesehatan dengan alokasi Rp 169,7 triliun untuk pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan melaksanakan reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN). "Juga mempersiapkan Health Security Preparedness," tambahnya.

Kemudian, ketahanan pangan dengan pagu Rp 104,2 triliun. Yakni untuk pembiayaan peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional, termasuk pengembangan Food Estate.

Keenam, Pariwisata dengan total anggaran Rp 15,7 triliun. Adapun fokus pembiayan dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata di lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.

Terakhir, Information and Communication Technologies (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan total anggaran Rp29,6 triliun.

"Khususnya optimalisasi memanfaatkan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuannya untuk efisiensi, kemudahan, dan percepatan," tuturnya.

Pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru. Lahan baru ini tak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia juga akan memperkenalkan program food estate sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Caranya dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa.

Kemudian, investasi pada infrastruktur teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien.

"Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021," tulisnya seperti dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Minggu (11/10/2020).

Sebagai catatan, ada sekitar 32 persen rumah tangga yang terindikasi mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh terganggunya sistem logistik dan turunnya daya beli. Itu terjadi karena kehilangan penghasilan dan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemerintah memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil. Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020.

"Ayo dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri!," seruannya.