1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Kesejahteraan Buruh Belum Tersentuh

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki usia 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Apakah dalam kurun waktu setahun tersebut janji kampanye dahulu sudah terealisasi dengan baik di 1 tahun Jokowi-Ma'ruf?

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengapreasiasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam bidang pembangunan infrastruktur. Namun, ia menyayangkan sikap terhadap kesejahteraan buruh yang masih kurang.

“Kita ucapkan selamat bekerja satu tahun untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, beliau sukses di pembangunan infrastruktur tetapi meninggalkan kesejahteraan buruh, terbukti dari yang sekarang UU Cipta Kerja yang kita tentang ini di masa Pemerintahan beliau,” kata Elly kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Menurutnya hal itu terbukti dari perkataan Jokowi pada 10 Oktober 2020 terkait penjelasan hoaks yang beredar soal Omnibus law. Elly menilai, Jokowi tidak membaca secara detail draf omnibus law, sehingga tidak sejalan dengan penolakan-penolakan buruh. Oleh karena itu, Elly melihat bahwa 1 tahun Jokowi-Ma'ruf belum memberikan bukti nyata kerja ke kaum buruh justru malah sebaliknya.

“Saya kira beliau tidak membaca detail betul UU ini, sangat disayangkan kami pendukung beliau saat itu, bukan berarti kami mendukung beliau jadi semua hal-hal yang tidak berpihak pada buruh disetujui. Kami tetap akan kritik kebijakan beliau terutama tentang omnibus law,” ujarnya.

Lanjutnya, ia juga mengkritik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kurang transparan terkait akses draft omnibus law. Maka dari itu, ia berharap agar beliau bisa lebih transparan lagi terkait semua kebijakan, apalagi menyangkut kesejahteraan buruh.

“Beliau terima UU Cipta Kerja yang baru tapi kenapa sampai sekarang masyarakat luas belum bisa mengakses draf tersebut. Itu juga masukan kita kepada beliau agar beliau melihat bahwa masalah-masalah ini masih berlanjut karena ketidaktransparan pemerintah,” tegasnya.

Demikian ia berharap di akhir jabatan 1 tahun Jokowi-Ma'ruf bisa memimpin dengan bijak dan mementingkan kepentingan masyarakat luas dibanding pemangku kepentingan suatu kelompok.

“Kami mengkritisi menolak omnibus law tapi organisasi kami tidak ada tujuan untuk menjatuhkan beliau,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa pada momentum satu tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Koordinator Wilayah BEM SeJabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyampaikan alasan pihaknya akan kembali demo, karena apa yang menjadi aspirasi tak bisa disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mahasiswa tidak bisa wakili melalui Staf Khusus Presiden Aminuddin Maruf.

"Aksi dimulai pukul 13.00-17.00 WIB akan tetapi, kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan (Presiden Joko Widodo). Melainkan Staff Khusus Milenial yang dirasa bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia," kata Bagas pada keterangannya, Jumat (16/10).

Oleh sebab itu, Bagas menegaskan aliansi BEM SI akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa 20 Oktober 2020. Dengan tujuan yang sama mencabut UU Cipta Kerja.

"BEM Seluruh Indonesia akan kembali turun aksi menyuarakan pencabutan atas UU Cipta Kerja dan kembali menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat. Sekaligus bertepatan dengan satu tahun kerja Bapak Jokowi- Bapak Maruf Amin," katanya.

"Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," sambungnya.