Pandemi Covid-19 Masih Jadi Tantangan Utama Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 tetap menjadi tantangan utama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Pemerintah pun dinilai harus bisa memanfaatkan pandemi untuk melakukan reformasi struktural dengan baik.

"Dari semua yang ada, tetap tantangan utamanya adalah pandemi Covid-19. Ini bisa dilihat dari masyarakat dan pemerintah yang menunggu kabar baik dari vaksin dan keyakinan bahwa vaksin bisa kembali memulihkan semuanya," ungkap ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, kepada Liputan6.com, pada Senin (4/1/2020).

Kendati demikian, Riefky menekankan bahwa keberadaan vaksin tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan perekonomian. Sejumlah perekonomian negara yang sudah melaksanakan vaksinasi, katanya, belum bisa kembali ke level normal.

"Negara-negara lain yang sudah vaksin, ekonominya belum bisa pulih kembali. Jadi belum bisa kembali ke level normal kalau ada vaksin, dan jangan lupa ada kasus-kasus lain seperti varian baru Covid-19," katanya.

Di sisi lain, Riefky menuturkan ada beberapa negara dengan perekonomian yang sudah mulai pulih seperti Tiongkok dan Selandia Baru. Kunci kedua negara tersebut ada pada penanganan kesehatan.

Pemerintah pun diimbau untuk lebih serius menangani kesehatan pada tahun ini. "Kalau serius menangani soal kesehatan, kita bisa berbicara mengenai proses pemulihan ekonomi berjalan normal," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ditambahkan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, pemulihan ekonomi akan berjalan apabila pandemi mereda. Namun, tantangan terbesar justru bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan pandemi untuk melakukan reformasi struktural.

"Tantangan terbesar justru adalah bagaimana memanfaatkan pandemi ini untuk melakukan reformasi struktural, sehingga kita tidak hanya mengalami pulihnya ekonomi tetapi lebih dari itu, mengalami lompatan. Kita bisa tumbuh Lebih tinggi daripada sebelum pandemi," jelas Piter.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, reformasi struktural merupakan upaya pemerintah memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah akan menggunakan berbagai tool seperti APBN bersama dengan tool reformasi struktural.

Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Joko Widodo memprioritaskan lima hal yang harus menjadi fokus bagi program reformasi struktural, yaitu pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan mentransformasikan ekonomi.

"Kalau negara lain hanya sibuk menghadapi Covid-19 saja, namun saat ini selain kita tetap sibuk menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi, kita juga bekerja keras untuk terus membangun reformasi," tuturnya.