Menteri KKP Minta Lulusan Sekolah Perikanan Bekerja di Dalam Negeri Saja, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Lulusan sekolah perikanan dinilai sebagai salah satu penyokong tegaknya industri perikanan dalam negeri. Oleh sebab itu, mereka diharapkan lebih memilih bekerja di dalam negeri dibanding menjadi pekerja asing di luar negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat mengunjungi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru dan Politeknik Kelautan Perikanan Maluku di Ambon, Sabtu (6/2/2021).

"Lulusan-lulusan ini kita berdayakan di dalam negeri saja," kata Trenggono seperti dikutip dari keterangan resminya pada Senin (8/2/2021).

Selain bekerja di industri, alumni sekolah perikanan juga didorong berwiraswata. Baik menekuni bidang penangkapan, budidaya, pemasaran maupun usaha pengolahan produk perikanan.

Menurutnya, para alumni dapat memanfaatkan dana BLU yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP. Selain itu juga dana kredit perbankan yang didukung pemerintah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di Ambon sendiri, keberadaan para alumni sekolah perikanan sangat bernilai sebab Maluku tengah dikembangkan menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Pemerintah segera membangun pelabuhan perikanan terpadu yang nantinya membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukung jalannya proses produksi.

Kepala SUPM Waiheru, Ahmad Jais Ely, menjelaskan sebanyak 66 persen dari total lulusan SUPM Waiheru bekerja di sektor swasta di dalam dan luar negeri. Mereka yang bekerja di luar negeri mencapai 1.845 orang.

Kemudian 15,2 persen lainnya didorong untuk berwirausaha. "Sisanya ada yang menjadi PNS, TNI/Polri dan melanjutkan pendidikan," ujar Ahmad Jais.

Menurutnya, lulusan SUPM Waiheru yang kini mengalami peningkatan status menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku memang diplot menjadi sumber daya siap kerja. Sebab pola pendidikan yang diterapkan adalah sistem teaching factory yakni lebih banyak praktik.

"Perbandingannya 70 persen praktik, sisanya teori," jelas Jais.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi perairan sebanyak 800 ribu hektar (Ha). Sementara target untuk luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta Ha.

"Target tersebut sejalan dengan komitmen global di Aichi target 11/SDGs 14 sebanyak 32,5 juta hektar pada tahun 2030," ujar Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu, seperti dikutip dari keterangam resminya pada Sabtu (6/2/2021).

Indonesia saat ini memiliki 201 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 24,11 juta Ha. Menurut Tebe, luasan tersebut terdiri dari 16,8 Juta Ha yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 7,3 juta Ha yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah.

Dijelaskannya, perlu ada strategi khusus untuk mempercepat proses penetapan bagi kawasan konservasi yang dicadangkan ini, sehingga pada 2024 nanti kawasan konservasi yang telah ditetapkan tersebut dapat terlihat manfaatnya bagi masyarakat.

Tebe menambahkan, target KKP tidak hanya menetapkan, namun juga berupaya agar kawasan konservasi perairan terkelola dengan baik.

"Tidak hanya memiliki fungsi perlindungan terhadap habitat alami, kawasan konservasi perairan diharapkan juga berfungsi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat nelayan di sekitar kawasan konservasi," sambungnya.