Masalah Lahan Hambat Proses Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, masalah lahan mendominasi semua kendala yang ada dalam pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman kami berdasarkan monitoring yang dilakukan melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), tentang percepatan pembangunan infrastruktur prioritas kami melihat bahwa masalah lahan ini masih cukup besar,” kata Wahyu Utomo dalam webinar internasional MAPPI, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, meskipun pengadaan lahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun tetap saja, masalah lahan ini selalu muncul dan cukup menghambat dalam percepatan pembangunan infrastruktur, kata Wahyu.

“Demikian juga masalah masalah perizinan perencanaan lahan ini cukup besar, sehingga tentunya lah di dalam Perpres nomor 109 tahun 2020, kita mengaddress berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” ujarnya.

Kendati begitu, pihaknya melihat bahwa Proyek Strategis Nasional ataupun program pembangunan infrastruktur Indonesia ini masih akan digerakkan ke depannya.

Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi baik terkait pengadaan lahan dan pembiayaan dari APBN yang harus dibagi untuk penanganan covid-19.

“Yang tadi saya sampaikan kita harus berbagi dengan program-program kesehatan dan kita lihat ini adalah sebagai gambaran secara total bahwa komitmen dari pemerintah untuk mendorong PSN ini sangat tinggi,”pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pengerjaan sejumlah proyek jalan tol yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Tercatat ada sebanyak 64 proyek tol yang masuk dalam kategori PSN, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Perpres 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan, sebanyak 14 ruas tol dari 64 proyek tol PSN tersebut kini telah beroperasi penuh. Sementara 10 ruas lainnya baru beroperasi sebagian.

"Sementara 26 ruas pengerjaan fisik berupa konstruksi atau pengadaan lahan, dan 14 ruas masih tahap perencanaan. Dari 14 ruas ini, satu ruas akan keluar dari PSN, yaitu Palembang-Tanjung Api Api," ucapnya dalam sesi teleconference, Selasa (20/10/2020).

Hedy mengatakan, Kementerian PUPR saat ini juga tengah memproses usulan 9 proyek jalan tol tambahan untuk dimasukan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

"Ke depan, kita pun ada usulan-usulan PSN baru yang sedang dalam proses. Sementara ini 9 ruas, dimana 4 ruas dimasukan ke dalam penambahan lingkup PSN sebelumnya, dan 5 usulan PSN lain adalah ruas baru," terangnya.

Menurut data Kementerian PUPR, sebanyak 4 jalan tol yang bakal ditambahkan dalam lingkup PSN lama antara lain ruas Ngawi-Kertosono-Kediri, Bogor Outer Ring Road (BORR), Depok-Antasari, Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo.

Sedangkan 5 jalan tol baru yang diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional di antaranya ruas Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, akses Pelabuhan Patimban, Semarang Harbour Toll Road, Maros-Sungguminasa-Takalar, Samarinda-Bontang.

"Ini mungkin sesuai dinamika yang ada, detil usulan ini ada kemungkinan bertambah," sambung Hedy.

Lebih lanjut, Hedy pun menargetkan, Kementerian PUPR mampu menyelesaikan 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Nusantara akan mencapai panjang 4.817 km.

"Sejauh ini kita sampai akhir 2019 beroperasi 2.093 km jalan tol. Sampai saat ini (Oktober 2020) total 2.303,8 km. Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol," pungkas Hedy.