Utang Pemerintah Tembus Rp 6.233 Triliun per Januari 2021

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp6.233,13 triliun hingga akhir Januari 2021. Posisi utang ini setara dengan 40,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dikutip dari Buku APBN Kita edisi Februari 2021, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,37 persen dan pinjaman sebesar 13,63 persen.

Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.383,55 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp4.133,38 triliun dan valas Rp1.250,17 triliun.

Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp849,59 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp12,53 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,59 triliun.

Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp329,64 triliun, pinjaman multilateral Rp462,87 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp44,54 triliun.

Dwi Aditya Putra

Journalist at Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah harus waspada dengan kenaikan utang luar negeri Indonesia (ULN). Selain itu, pemerintah juga harus bisa menjaga rasio utang tetap terkendali. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengingatkan bahwa ULN Indonesia hingga akhir kuartal IV-2020 sudah tembus Rp 5.849,6 triliun dengan rasio utang ULN 39,45 terhadap PDB.

ULN berasal dari beberapa sumber. Pertama, dari utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 209,2 miliar dan kedua ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 208,3 miliar.

“Kita harus mengelola ULN secar sehat dan utang dijaga kelola ULN secara sehat utang dijaga rasio level yang harus prudent” kata Direktur LPPI Mirza Adityasawara dalam diskusi, Kamis (25/2/2021).

Ekonom senior ini mengingatkan jika pemerintah, BUMN dan swasta menerbitkan global bond di berbagai negara seperti Singapura, London, Hong Kong, Jepang dan kemudian dibeli oleh investor asing maka datanya akan tercatat dalam sisi neraca utang luar negeri.

Adapun peningkatan ULN juga harus diimbangi dengan kemampuan membayar atau sisi debt service ratio yakni terkait peningkatan kinerja eskpor dan komponen penambah devisa lainnya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah agar menggenjot kinerja ekspor untuk pemenuhan pembiayaan.

“Temen temen di BI, Kementerian Perdagangan, Presiden Joko Widodo selalu mendorong Indonesia untuk meningktakan kinerja ekspor dan pariwisata. Memang dimasa pandemi pariwiisata jadi tantangan yang besar. Jika pemulihan ekonomi nasional terjadi setelah divaksin maka pariwisata dapat jalan kembali dan kinerja ekspor mulai terakselerasi," tuturnya.