Ketimbang Impor, Pemerintah Diminta Serap Beras Petani 3,4 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa meminta, pemerintah untuk melakukan penyerapan beras-beras yang ada di petani lokal. Menurutnya itu lebih baik daripada melakukan impor beras.

Saat ini produksi beras yang ada di tingkat petani lokal mengalami peningkatan sebanyak 3,4 juta ton. Sehingga masih cukup jika hanya 1 juta ton yang diperlukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok beras.

"Sekarang waktu untuk impor dengan waktu untuk menyerap petani lokal lebih cepat mana? kan sesederhana itu. Serap saja orang ada peningkatan produksi 3,4 juta ton mau butuh berapa? 1 juta ton tidak masalah ringan," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).

Dia menambahkan, hari-hari terakhir harga beras di jaringan tani di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang dilaporkan sudah menyentuh Rp7.000 per kilogram (kg). Menurutnya harga tersebut sudah jauh lebih murah dibandingkan beras impor yang ada di Tanjung Priok.

"Karena harga beras di tingkat Internasional sudah USD 560 berarti nanti sampai Tanjung Priok bisa sekitar Rp8.500, harga beras saat ini di tingkat petani hanya Rp7.000 kasihan sedikitlah dengan dulur tani," jelas dia.

Atas dasar itu dirinya meminta pemerintah agar tidak pusing-pusing untuk melakukan impor sebanyak 1 juta ton beras. Apalagi stok beras yang ada di petani lokal saat ini masih melimpah.

"Ngapain pusing impor. Mau berapa? 2 juta ton ada itu di jaringan tani bahkan kalau itu dilakukan pemerintah petani kecil sangat berterima kasih," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana pemerintah melakukan impor beras berdampak signifikan terhadap penurunan harga gabah petani. Berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kilogram (kg).

Mantan Direktur Perum Bulog, Lely Pelitasari Soebekty menilai penurunan terhadap harga gabah petani menjadi hal wajar. Sebab rencana pemerintah untuk melakukan impor beras membuat psikologis pasar menjadi terganggu. Akibatnya, harga gabah petani menjadi lemah.

"Iya karena psikologis pasarnya terganggu jadi rilis sekarang itu akan mengganggu psikologis pasar," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).

Seperti diketahui harga gabah petani sudah di bawah HPP. Seperti di Blora hanya Rp3.300 per kilogram (kg), di Kendal Rp3.600 per kg dan di Ngawi Rp3.400 per kg. Sedangkan HPP ditetapkan pemerintah mencapai Rp4.200 per kg.

Dia mengatakan, sebutulnya pemerintah sah-sah saja ketika di bulan Maret mulai melihat sinyal antisipasi dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri. Memang umumnya di bulan Maret itu, kata dia, pemerintah membahas harga hingga produksi sejumlah komoditas pangan.

"Bahwa pemerintah di bulan Maret itu mulai melihat sinyal boleh-boleh saja dan harus saya kira pemerintah proses antisipasi dalam proses rakortas. Semua melaporkan tetapi belum ada keputusan (impor) itu yang saya kira agak berbeda," tandasnya. 

Berdasarkan data Bulog yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Padahal seharusnya, CBP minimal 1,5 juta ton.

Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi periode Januari-April Tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 14,54 juta ton beras dan mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton. Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri.

Potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar. Memperhatikan kondisi tersebut, dia meminta pemerintah untuk wajib memenuhi stok Bulog sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com