Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyambut baik atas pelaksanaan sosialisasi program Satu Data Indonesia 2021.
Menurutnya, Satu Data Indonesia berperan strategis dalam mendukung upaya pemerintah terhadap pengembangan sektor digital serta dapat mengoptimalkan usaha-usaha produktif.
Baca Juga
"Karena dapat membantu kita bekerja secara efektif efisien serta tidak membatasi produktivitas di tengah keterbatasan interaksi dan mobilitas," ujarnya dalam Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021, Jakarta, Senin (22/3).
Advertisement
Bos Bappenas ini menjelaskan, kebijakan Satu Data Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola data oleh pemerintah. Imbasnya layanan digital dapat didukung dengan data dan informasi yang berkualitas.
"Sehingga percepatan penyelenggaraan satu data adalah kunci dalam menyukseskan transformasi digital, dan menjadi penyokong pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis termasuk ekonomi," bebernya.
Maka dari itu, dia mendorong koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data Indonesia perlu lebih digaungkan lagi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Walhasil percepatan penyelenggaraan program Satu Data Indonesia bisa segera direalisasikan seutuhnya
"Peran koordinasi yang dilakukan melalui forum satu data Indonesia juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021," ucap dia menekankan.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sistem Satu Data Bantu Pemerintah Salurkan Bantuan secara Merata
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, dengan memperkuat tata kelola satu data bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara merata di daerah.
“Skema tata Kelola tantangan yang terjadi di tingkat daerah, ditingkat kecamatan saja antar satu kecamatan dengan kecamatan lain itu masih fragmented sekali. Ini yang kita harapkan dengan penguatan tata kelola ditingkat daerah pun bisa dilakukan integrasinya,” kata Taufik dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, Senin (1/3/2021).
Lanjutnya, hingga kini Kementerian PPN/Bappenas melalui sekretariat satu data sudah banyak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan data-data di tingkat daerah untuk membantu daerah dalam melakukan targeting berbagai program pemerintah yang dilakukan di daerah.
“Kita sudah cukup banyak, dan kita tidak hanya melihat pada perspektif makronya kita juag mencoba memahami apa yang terjadi di tingkat daerah. Penting sekali pemahaman kita,” ujarnya.
Selain itu, dalam proses perencanaan data, pihaknya mengumpulkan sumber data dari DTKS, Dukcapil, dan lainnya.
“Kita bisa lihat data-data yang tersedia seperti PKH, BLT, itu cukup banyak. Itu sebagai basis perumusan pendataan dan targeting berbagai program bantuan pemerintah,” katanya.
Advertisement