Kemensetneg Tegaskan Keppres Kedaruratan Keuangan Negara Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, beredar lembar digital tentang Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara tertanggal 17 Maret 2021.

Disampaikan, Dana SBI (080264)-24 SD akan ditetapkan sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat. Lembaran tersebut juga menetapkan status Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia.

Menanggapi beredarnya isu Keppres Kedaruratan Keuangan Negara ini, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membantah dan mengatakan hal tersebut tidak benar atau hoaks.

"Dengan ini kami nyatakan bahwa berita atau informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto, sebagaimana dilansir dalam laman Kemensetneg, Senin (5/4/2021).

Eddy menegaskan, sampai dengan saat ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keppres mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan keuangan negara yang mengalami tekanan berat akibat pandemi Virus Corona tetapi pemerintah tetap harus menolong masyarakat.

"Keuangan negara tertekan tapi kita harus tolong rakyat, kita harus bayar masyarakat yang masuk RS karena Covid, bayar tenaga kesehatan, bayar alat, kita upgrade RS, dan bantu rakyat kehilangan pekerjaan," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (17/2)

Tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki banyak pekerjaan menolong sektor ekonomi agar jatuh tak terlalu dalam. Beberapa di antaranya yakni membantu usaha kecil bertahan, menyediakan internet bagi siswa serta guru.

"Kita bantau usaha kecil karena PSBB, bantu seluruh murid-murid di Indonesia yang sekolah pakai internet, bantu gurunya. Begitu banyak cerita kita. Kita masih bangun jalan raya, bendungan, irigasi, listrik, jaringan TIK, itu smeua menggunakan uang dan uang negara," jelasnya.

Untuk tahun ini, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Dengan demikian, pihaknya tidak akan main-main dalam mengejar pendapatan negara serta belanja.

"Kita belanja Rp2.500 triliun lebih tahun lalu, tahun ini Rp 2.750 triliun dan sementara sebagian besar kalian bekerja di pajak, cukai akan dapat pressure penerimaan negara berat. Tapi saya tidak akan beri ruangan meleset, jadi bekerja keras dari nol," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, tantangan CPNS ke depan tidak akan mudah. Banyak aset-aset negara sudah mulai rusak akibat banjir, ada perubahan iklim dan berbagai kondisi yang harus diatasi. Sementara itu, pandemi Virus Corona belum berakhir.

"Dengan nilai-nilai yang kalian miliki dan pahami, tantangan ke depan gak mudah. Ada Covid, ada perubahan iklim yang merusak banyak capaian kita. Aset kita rusak kena banjir, bencana dan sekaan pndemi, perubahan iklim kita masih diharapakan pada perubahan teknologi digital," tandasnya.