Pesan Jokowi ke Menhub: Transportasi Massal Harus Konsisten Dilakukan

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku telah mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Jun 2021, 11:47 WIB
Diterbitkan 09 Jun 2021, 11:45 WIB
Uji coba penggunaan sistem persinyalan LRT Jabodebek
Uji coba penggunaan sistem persinyalan LRT Jabodebek

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku telah mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah mendorong alat transportasi massal di Indonesia secara berkelanjutan atau konsisten.

"Pak Presiden mengarahkan tadi bahwa upaya-upaya dari satu transportasi massal harus konsisten dilakukan," kata Menhub Budi saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan di LRT, TMII, Jakarta, Rabu (9/6).

Tak hanya itu, dirinya juga diminta untuk mengupayakan dan memperdayakan potensi angkutan bangsa. Kemudian juga diminta untuk mengintegrasikan antarmoda antara kereta api dengan kereta-kereta yang lain seperti MRT, LRT atau angkutan lain yang lebih baik.

"Yang keempat, upayakan pemerintah memberikan stimulasi dan swasta diperankan," kata dia.

Menhub Budi melanjutkan, untuk saat ini pemerintah dalam membangun LRT melibatkan peran PT Kereta Api Indonesia (Persero). Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan melibatkan perusahaan lain atau swasta.

"Oleh karena itu, di era sekarang ini kita memberikan kesempatan kepada swasta untum berperan dan bisa turut serta dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

LRT Jabodebek Bisa Angkut hingga 800 Ribu Penumpang per hari

Presiden Jokowi meninjau LRT di Taman Mini Indonesia Indah dan Stasiun Harjamukti Cibubur
Presiden Jokowi meninjau LRT di Taman Mini Indonesia Indah dan Stasiun Harjamukti Cibubur (dok: Tira)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setelah mulai beroperasi pada Juni 2022 mendatang, dalam satu hari light rail transit (LRT) Jabodebek bisa mengangkut 580.000 – 800.000 orang per harinya.

“Bayangkan bahwa kereta api dengan headway (waktu antara) 3 menit. Setiap 3 menit ada kereta api dan bisa mengangkut 580.000 orang satu hari. Ultimate-nya akan menjadi headway 2 menit, sehingga jarak kereta dengan kereta hanya 2 menit dan untuk itu kita bisa mengangkut kurang lebih 800.000 orang,” kata Menhub Budi saat meninjau LRT Taman Mini Indonesia Indah dan Stasiun Harjamukti Cibubur, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut Menhub menyebutkan, ada satu lintasan angkutan kereta LRT yang panjangnya 44 Km dengan 18 titik pemberhentian. Sehingga hal ini memudahkan orang bepergian dari satu titik ke titik lain dengan cepat.

“Tadi pak Presiden Juga bangga karena ada satu angkutan LRT yang panjangnya 44 KM dengan 18 titik pemberhentian.  Bayangkan bahwa Kalau LRT ini ada yang ke barat ada yang ke Selatan maka angkutan massal itu menjadi suatu hal yang penting,” ungkapnya.

Menhub bilang, pembangunan LRT ini bisa terwujud berkat konsorsium dari PT KAI, Adhikarya, LEN dan PT INKA, sehingga bisa membangun produk LRT ini menjadi suatu kenyataan dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara yang lain.

“Terbukti di beberapa negara kita mampu memenangkan tender. Oleh karenanya kita sepakat bahwa semangat bahwa angkutan massal yang ada di kota-kota besar akan dilanjutkan dengan semangat ini,” ujarnya.

Rangkaian Kereta

Mengintip LRT Jakarta yang siap beropersi pada Maret 2019, Senin (25/2/2019). (Bawono/Liputan6.com)
Mengintip LRT Jakarta yang siap beropersi pada Maret 2019, Senin (25/2/2019). (Bawono/Liputan6.com)

Menurutnya satu teknologi tidak mungkin bisa diraih oleh suatu bangsa dengan begitu saja, melainkan harus ada upaya-upaya yang dilakukan.

Adapun dari hal jumlah, direncanakan ada 31 rangkaian (Kereta) dan sekarang sudah selesai 26 rangkaian. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak melakukannya dengan tepat dan konservatif.

“Kita masih punya waktu 1 tahun lagi untuk mengintegrasikannya, sehingga faktor keselamatan menjadi satu hal yang penting,” katanya.

Disisi lain, Menhub menambahkan, “Kebaikan yang lain adalah tidak semua ini merupakan uang pemerintah, PT KAI hanya mendapatkan satu PMN sejumlah Rp 7,6 triliun sisanya lebih dari Rp 20 triliun menjadi Loan pada PT Kereta Api,” jelasnya.

Sehingga skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ini menjadi suatu bentuk skema yang menjadi model di berbagai kota yang lain.     

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya