Ibu Kota Negara Pindah, DPR Minta Anggaran Pertahanan Naik Jadi Rp 3.500 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad menegaskan, bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus diikuti oleh keseiapan pertahanan dan keamanan nasional. Sebab, percuma IKN dibangun dengan infrastruktur yang megah, namun pertahanan dan kemananan Indonesia bobrok.

"Ada satu poin yang harus disinkronkan persiapan alat pertahanan dan keamanan kita. Jangan sampai IKN baru, design cantik, hebat, tapi pertahanan dan keamanannya gak secanggih infrastrukturnya," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6).

Melihat hal tersebut, maka dirinta memperkirakan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) perlu ditingkatkan. Dari sebelumnya Rp1.700 triliun menjadi sebesar Rp3.500 triliun untuk jangka panjang.

"Konsep Alpahankam perlu dinaikkan bukan hanya Rp1.700 triliun, tapi Rp 3.500 triliun. Jadi 3 matra pertahanan diperkuat, dimodernisasi, diupgrade kecanggihannya," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan skema pembiayaanya dia kembalikan lagi kepada pemerintah. Namun paling tidak, dia optimis ini bisa diwujudkan dalam 10 tahun kedepan.

"Skema pembiayaan tentu pak menteri yang bisa memikirkan sebagai jalan keluar. Bisa diwujudkan 5-10 tahun lagi. tapi sudah perencaannya, termasuk pertahanan siber," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jika mengacu pada pasal 7 Rancangan Perpres Tentang Kebutuhan Alpalhankam, dijelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000.

Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga belum merinci besaran dana yang dibutuhkan untuk program belanja alutsista tersebut. Menurutnya, formula pembelian dari pinjaman itu masih dalam proses pembahasan bersama para pihak terkait.

"Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com