Cara Praktis Bayar Retribusi Jakarta, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas kemudahan pembayaran retribusi bagi masyarakat. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Wajib Retribusi kini bisa menuntaskan kewajibannya secara fleksibel melalui beragam channel pembayaran, mulai dari aplikasi digital, QRIS, hingga gerai ritel terdekat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya menjelaskan, inovasi ini merupakan bagian dari transformasi digital Pemprov DKI Jakarta guna mempermudah administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran.

"Kerja sama dengan berbagai mitra perbankan dan platform pembayaran digital pun digencarkan untuk memastikan layanan yang cepat, mudah, dan efisien," ungkapnya, Kamis (10/4/2025).

Daftar Lengkap Channel Pembayaran Retribusi Jakarta

Berikut opsi pembayaran retribusi yang bisa dimanfaatkan masyarakat:

1. Teller Bank
   • Bank DKI
2. Gerai Ritel
   • Indomaret
3. ATM
   • Bank DKI
4. Aplikasi Digital
   • Bank DKI Mobile Banking
   • Go Tagihan
   • Shopee
   • Blibli
   • OVO
5. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)
   • Go Tagihan
   • Shopee
   • DANA
   • Bukalapak
   • OVO
   • LinkAja
   • Sakuku

Masyarakat hanya perlu memilih channel pembayaran, mengikuti petunjuk di platform terkait, dan melakukan pembayaran sesuai nominal tagihan. Dengan begitu, kewajiban retribusi dapat diselesaikan tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Dukung Transformasi Digital, Pemprov DKI Optimalkan Layanan Publik

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik, khususnya di sektor pendapatan daerah.

Kehadiran beragam opsi pembayaran diharapkan dapat mengurangi keterlambatan pembayaran sekaligus mendorong efisiensi administrasi.

"Ini adalah upaya kami untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan retribusi dengan sistem yang lebih modern," tegas Morris Danny.

Dengan layanan ini, Warga Jakarta kini bisa membayar retribusi kapan saja dan di mana saja—semakin praktis, semakin efisien. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan retribusi pelayanan kebersihan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan retribusi kebersihan ini ditujukan untuk rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing lokasi.

Kategori Rumah Tinggal dan Tarif Retribusi

Dikutip dari kanal News Liputan6.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori rumah tinggal dalam kebijakan ini. Kategori tersebut dibedakan berdasarkan kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas.

• Kelas Bawah: Daya listrik 1.300 hingga 2.200 VA dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 10.000 per unit/bulan.
• Kelas Menengah: Daya listrik 3.500 hingga 5.500 VA dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 30.000 per unit/bulan.
• Kelas Atas: Daya listrik 6.600 VA ke atas dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 77.000 per unit/bulan.

Warga yang termasuk dalam kategori kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 VA akan dibebaskan dari tarif retribusi, sehingga dikenakan biaya Rp 0 per unit/bulan.