Menteri Bahlil: Kami Bukan Cuma Urus Investasi Asing, Tapi juga UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan, bahwa Kementerian Investasi tidak hanya fokus mengurusi investasi berskala besar. Melainkan juga fokus meningkatkan investasi berskala kecil, diantaranya UMKM.

"Kami mengurus investasi itu jangan diartikan mengurus investasi yang besar besar. Jadi Kementerian Investasi mengurus yang besar maupun kecil, termasuk UMKM," tegasnya dalam Webinar Shopee bertajuk UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6).

Bahlil menambahkan, Kementeriannya juga dipastikan tidak hanya mau menangani investasi asal luar negeri atau asing semata. Sebab, Kementerian Investasi akan juga memfokuskan untuk mendorong realisasi peningkatan investasi dari dalam negeri.

"Jadi, Kementerian Investasi akan mengurus (investasi) baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan mengartikan hanya asing," tekannya.

Mantan Ketua Hipmi tersebut mengungkapkan, alasan Kementerian Investasi untuk juga fokus dalam mengawal investasi berskala kecil tak lepas dari peran serta UMKM dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditandai dengan tinggi jumlah unit bisnis UMKM domestik.

"Di mana dari total unit usaha kita, UMKM itu mencapai 99,6 persen. Artinya posisi UMKM strategis baik dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional kita maupun dalam konteks pemerataan," terangnya.

Kontribusi besar UMKM lainnya ialah tercermin dari sektor ketenagakerjaan. Di mana tenaga kerja yang tersedia di Indonesia hampir sepenuhnya di serap oleh UMKM.

"Harus diketahui bersama, dari total 133 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu 120 juta dari UMKM," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2021 meminta untuk segera dilakukan pembangunan Pelabuhan New Ambon yang akan mengintegrasikan pelabuhan laut dengan pelabuhan perikanan.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Perhubungan telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar Pelabuhan New Ambon dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mmengatakan bahwa Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bersinergi membangun Pelabuhan New Ambon Terintegrasi antara Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan.

"Pelabuhan New Ambon akan diadakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan prakarsa dari Pemerintah," jelas Wahyu Utomo dikutip dari keterangannya pada Senin (14/6/2021).

Usulan lokasi Pelabuhan New Ambon telah dikerucutkan dan diarahkan pada lokasi di samping pelabuhan milik PT. ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Kondisi topografi dan ketersediaan lahan dinilai paling layak dari segi teknis dengan elevasi lahan tertinggi 37m dengan opsi cut and fill atau dengan perpanjangan trestle.

Pembangunan pelabuhan tahap I pada lokasi tersebut diestimasikan membutuhkan investasi sebesar Rp 2,214 triliun dengan pembangunan infrastruktur dasar melalui APBN sebesar Rp1,207 triliun. Pelabuhan ini dapat dikembangkan hingga tahap ultimate dengan biaya sebesar Rp 4,057 triliun.