DPR: Turunkan Harga Tes PCR Bukan Solusi Tangani Covid-19

DPR menanggapi kebijakan penurunan harga tes PCR

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Okt 2021, 16:00 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2021, 16:00 WIB
Tes PCR di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta. Dok AP 2
Tes PCR di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta. Dok AP 2

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyatakan, kebijakan penurunan harga tes PCR yang baru diluncurkan pemerintah bukan merupakan solusi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Sebab, kata Kurniasih, kebijakan penurunan tarif dinilai berisiko menurunkan kualitas tes PCR. Sehingga, justru menghambat upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di tanah air.

"Makannya ketika ada kebijakan pricing (harga), saya kira itu bukan solusi kalau menurut kita. Nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Justru jangan sampai kualitas PCR ga berkualitas, ga bagus," terangnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (30/10/2021).

Selain itu, Kurniasih menilai, kebijakan tes PCR juga bisa menyulitkan rakyat yang ingin menggunakan moda transportasi udara. Mengingat, masih belum meratanya tempat layanan tes uji corona mahal tersebut di Indonesia.

"Jadi, kalau bikin kebijakan itu yang bisa dilaksanakan dii daerah-daerah gitu," terangnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jangan Dipaksakan

Siasati antrian yang mengular dalam periode Natal dan Tahun Baru 2021, PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, menambah fasilitas kesehatan baik itu lokasi Rapid Antigen dan Swab Test atau PCR.
Siasati antrian yang mengular dalam periode Natal dan Tahun Baru 2021, PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, menambah fasilitas kesehatan baik itu lokasi Rapid Antigen dan Swab Test atau PCR.

Oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan hanya menyaratkan tes PCR bagi penumpang pesawat udara.

Sebaliknya, pemerintah diminta lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memantau mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial.

"Kita kan sudah punya sistem PeduliLindungi, sudah pada vaksin. Optimalkan jangan menyulitkan rakyat gitu lah," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya