Orang Indonesia Habiskan Ratusan Triliun di Luar Negeri, Untuk Apa?

Ada ratusan triliun biaya dihabiskan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk berobat.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Des 2021, 11:30 WIB
Diterbitkan 20 Des 2021, 11:30 WIB
FOTO: Uang Beredar pada November 2020 Capai Rp 6.817,5 Triliun
Tumpukan uang terlihat di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyayangkan, ada ratusan triliun biaya dihabiskan masyarakat Indonesia berobat di luar negeri.

Ini dikarenakan kapasitas rumah sakit (RS) yang ada di Indonesia dianggap kurang memadai, dan negara luar dicap lebih baik.

Bahlil melihat, selama ini banyak sekali warga Indonesia yang berobat ke Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kondisi itu secara otomatis membuat devisa keluar dari Indonesia

"Oleh sebagian orang menganggap bahwa di negara Singapura lebih baik daripada kita, kita bikin bagus aja sekalian," ujar Bahlil, di Nusa Dua, Bali ditulis Senin (20/12).

Dia menambahkan, saat ini BKPM tengah mengawal proses investasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang kesehatan di Bali. KEK ini menjadi salah satu inisiasi dari Kementerian BUMN.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gandeng Rumah Sakit Kanker AS

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)

Pembangunan tersebut akan bekerja sama dengan pusat rumah sakit kanker di Amerika Serikat, Mayo Clinic, yang juga tempat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berobat kanker prostat.

"Sekarang dihandle Pak Imam (Deputi BKPM) untuk proses perizinannya. Masih on progress karena itu akan diselesaikan. Sekarang izin-izinnya lagi dalam proses pembahasan," katanya.

BKPM memastikan, pihaknya akan mengawal proses investasinya sampai masuk ke Indonesia. Karena sektor kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas. "Sektor kesehatan itu salah satu program prioritas," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya