Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Bakal Terlilit Utang?

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan memperhatikan skema pendanaan dan kesinambungan fiskal. Oleh karenanya, pemerintah tak ingin punya utang jangka panjang untuk proyek tersebut.

"Kami juga menghindari utang jangka panjang (untuk bangun ibu kota negara/IKN)," ujar Suharso di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso juga menyebut, pemerintah tidak ingin pembangunan ibu kota baru turut membebani APBN. Sehingga pemerintah akan membuat beberapa skema pembiayaan.

"Isu yang berkembang adalah, apakah akan memberatkan APBN atau tidak. Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa," terangnya.

"Jurus-jurusnya tentu akan berbeda, dan visi bisnis pemerintah juga tajam untuk ini. Kita tidak serta merta kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan, sama sekali tidak," tegas Suharso.

Ungkapan bernada sedikit berbeda dilontarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, proyek pembangunan ibu kota baru harus segera dimasukan ke dalam desain jangka sangat pendek saat ini, yakni alokasi APBN untuk periode 2022-2024.

"Artinya, di 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain. Dan pada saat yang sama maksimum defisit 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga," urainya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk jangka menengah-panjang, yakni pada kurun waktu 2025-2045, Sri Mulyani akan melihat keseluruhan estimasi yang negara. Itu tentu akan dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung, sama seperti jangka pendek pada 2022-2025.

"Berapa yang akan jadi porsi APBN, ini kira-kira mendanai satu, untuk belanja pembangunan yang harus disediakan, seperti komplek pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar, seperti untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan di-install dan dibangun," bebernya.

Sedangkan sebagian proyek ibu kota baru lainnya nanti akan masuk dalam skema dengan pendanaan swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Itu pasti juga akan membutuhkan APBN, apakah dalam bentuk project development fund, apa dalam bentuk viability gap (fund), atau dalam bentuk dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi," kata Sri Mulyani.