BLT Dana Desa di 2021 Tak Capai Target, Sri Mulyani Bingung

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 tidak mencapai target.

Sepanjang tahun, BLT Dana Desa hanya dibagikan kepada 5,62 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 70,29 persen dari target 8 juta KPM. Sehingga realisasi program ini hanya Rp 20,24 triliun dari pagu anggaran Rp 28,8 triliun.

"Tahun 2021 ini ada delta varian harusnya ada 8 juta KPM, tapi realisasinya hanya 5,62 juta keluarga," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut dia merincikan, secara komposisi BLT Dana Desa terbesar diterima oleh petani sebanyak 3,26 juta KPM. Disusul pedagang dan UMKM sebanyak 238.430 KPM. Nelayan dan buruh nelayan sebanyak 190.640 KPM, Buruh pabrik sebanyak 106.680 KPM. BLT Dana Desa juga diberikan kepada guru sebanyak 10.330 KPM dan sisanya kelompok profesi lain yakni 1,75 juta KPM.

Hingga kini dia belum mendapatkan jawaban dari penyaluran BLT Dana Desa yang belum mencapai target. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni karena masyarakat desa sudah tidak lagi terdampak dari pandemi Covid-19 atau karena masalah teknis di lapangan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan keleluasan kepada desa untuk mengatur penggunaan dana desa. Bila dirasa desa sudah mandiri atau tidak perlu menggunakan dana desa untuk BLT, maka dana desa tersebut bisa direalokasi ke desa lain.

Realokasi dana desa ini bisa dianggarkan jika kebutuhan BLT Dana Desa kurang dari 40 persen di wilayahnya. Syaratnya masih dalam kabupaten yang sama dan mendapatkan persetujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

"BLT Dana desa bisa direalokasi antar desa selama masih 1 kabupaten, tapi harus dapat rekomendasi dari Pemda," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu total dana desa yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 di desa sebanyak Rp 5,76 triliun. Angka ini 99,98 persen dari pagu anggarannya. Sehingga penyaluran dana desa sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 71,85 triliun.

Dia menambahkan, BLT Dana Desa merupakan lapisan terbawah dari perlindungan sosial yang diberikan pemerintah. Di atas program ini ada Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target penerima 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Lapisan selanjutnya program Kartu Sembako yakni 8 juta KPM. Kemudian BST, Bansos Produktif UMKM hingga Subsidi Upah.

Pemerintah sengaja menggunakan skema berlapis ini sebagai upaya mengontrol angka kemiskinan di Indonesia agar tidak lebih dari 11 persen. Cara ini pun dinilai sukses, karena tingkat kemiskinan mentok di angka 10,19 persen pada tahun 2020. Setelah satu tahun angka ini kembali turun menjadi satu digit yakni 9,71 persen.

"Sekarang ini kita sudah single digit lagi, kalau tidak demikian, angka kemiskinan akan tetap tinggi," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com