Harga LPG 3 Kg dan Pertalite Bakal Naik, Apa Sudah Tepat?

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kenikan harga untuk bahan bakar minyak dan LPG 3 kg subsidi perlu menunggu waktu. Alasannya masyarakat masih menyesuaikan dengan kenaikan BBM Nonsubsidi.

Ini merespons wacana kenaikan harga untuk BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kg yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut kenaikan dua produk Pertamina itu dilakukan bertahap.

"Saya kira untuk kenaikan Pertalite dan LPG 3 kg jangan dilakukan dalam waktu dekat ini. Biarkan masyarakat mempunyai ruang terlebih dahulu untuk menyesuaikan kenaikan harga barang-barang nonsubsidi," katanya kepada Liputan6.com, Sabtu (2/4/2022).

"Jika memang sudah stabil, bisa menjadi pertimbangan untuk kenaikan harga LPG 3 kg dan Pertalite," imbuhnya.

Mamit menilai, kenaikan harga minyak dunia dan Crude Price Aramco membebani keuangan negara semakin berat. Apalagi adanya disparitas harga dengan non subsidi yang cukup tinggi dipandang rawan akan terjadinya penyelewengan dan subsidi tidak tepat sasaran.

"Perlu ditimbangkan memang untuk evaluasi harga barang subsidi ke depannya. Hanya saja, tidak dalam waktu dekat ini.Kedepan saya kira sudah saatnya kita tidak lagi bicara subsidi barang tapi sudah ke subsidi orang," kata dia.

Dengan demikian, kata dia melalui sistem ini akan membuat subsidi tepat sasaran dan tidak akan over kouta. Perlu ada perbaikan data terkait dengan program subsidi tertutup ini.

Lebih lanjut, Mamit menilai penyesuaian harga terhadap dua produk subsidi dan penugasan Pertamina ini tak semata karena kerugian.

Namun, Pertamina merugi akibat ongkos pembelian minuak mentah dengan harga internasional.

"Untuk harga subsidi, saya kira Pertamina tidak merugi karena memang mendapatkan subsidi dan kompensasi dari pemerintah," katanya.

"Kerugian Pertamina lebih kepada cost of money yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut apalagi pemerintah untuk membayar utang ke Pertamina tidak jelas waktunya. Disesuaikan dengan keuangan negara," tambah Mamit.