Pertamina: Pemerintah Subsidi Rp 33.750 untuk Satu LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan subsidi dalam jumlah tak sedikit untuk LPG 3 kg. Besaran subsidi untuk satu tabung gas melon itu ternyata mencapai Rp 33.750.

Nilai tersebut bahkan jauh lebih besar dari harga jual LPG 3 kg yang sekitar Rp 21 ribu per tabung. Gas melon tersebut juga jadi produk LPG yang paling banyak dipasarkan Pertamina, dengan porsi mencapai 93 persen.

"LPG itu 93 persen untuk keluarga kurang mampu, UMKM, warteg, dan sebagainya," ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (6/4/2022).

Menurut perhitungannya, nilai subsidi untuk tabung LPG 3 kg mencapai Rp 11.250 per kg. "Jadi sekali nenteng tuh tabung 3 kilo. itu subsidi dari pemerintah Rp 33.750," terangnya.

Oleh karenanya, Nicke berharap penyaluran LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu beserta para pelaku usaha kecil.

"Jadi mohon ini juga harus tepat sasaran. Kalau (porsi produksi Pertamina) sampai 93 persen, kan tidak 93 persen masyarakat Indonesia itu kurang mampu dan jualan warteg kan?" singgungnya.

"Jadi ini yang kami sepakat lakukan monitoring, dan kami juga meminta pemerintah untuk mendetailkan lagi kriteria pengguna agar Pertamina dan juga APH (anak perusahaan hulu) dan pemda bisa melakukan monitoring yang lebih baik di lapangan dan penindakannya," tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Premium, hingga LPG 3 kg secara bertahap pada periode Juli hingga Maret 2022.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4/2022).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut menemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. kKita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.

Dia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax tergolong terlambat. Menyusul kenaikkan harga minyak mentah dunia sudah berlangsung lama dan telah melebihi batas kewajaran di APBN 2022.

"Saya ingin berikan gambaran, seluruh dunia kemarin (naik) paparan saya kepada presiden (Jokowi). Memang kita yang paling terlambat menaikkan (BBM). Semua negara-negara sudah naik," katanya.