Canggih, Kemensos Cek Kelayakan Warga Dapat BLT Minyak Goreng Lewat Citra Satelit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pengawasan berlapis agar penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran. Salah satu pengawasan dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi digital. Kemensos pun mengundang masyarakat untuk juga berpartisipasi mengawasi penyaluran BLT Minyak Goreng.

“Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dalam keterangan tertulis, Senin (11/04/2022).

Cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”.

“Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan),” ujarnya.

Lebih lanjut Harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, mengatakan bahwa ada revisi jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor). Semula akan disalurkan kepada 23 juta penerima, namun kini ditambah menjadi 23,15 juta penerima.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta penerima program bantuan sosial pemerintah. Sisanya 2,5 juta untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

“Kita akan memberikan kepada 20,65 juta penerima, memang ternyata informasi data terakhir yang update dari Kementerian Sosial penerima PKH dan bansos pangan ini totalnya 20,65 juta orang,” kata Isa dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis (8/4/2022).

Oleh karena itu, pihaknya akan mempersiapkan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta orang untuk penerima BLT minyak goreng yang juga tahun 2022 ini menerima bantuan PKH dan bansos pangan.

Kemudian untuk program untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) makanan itu, akan diberikan kepada 2,5 juta orang dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 0,75 triliun atau Rp 750 miliar. Sehingga total BTL minyak goreng ini teralokasi sebesar Rp 6,9 triliun.

“Dan ini dananya kita bisa gunakan dana yang sudah kita salurkan ke TNI Polri, untuk PKLW dan juga ke Kementerian Sosial untuk yang keluarga penerima PKH dan bansos pangan sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, proses penganggaran ini bisa dilakukan percepatan, karena Pemerintah memasukkan program BLT minyak goreng ini sebagai bagian dari program Bansos pangan.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan selesai paling lambat 1 minggu sebelum lebaran 2022.

“Yang penting kita bisa menjalankan arahan bapak Presiden, bahwa kita bisa segera menyalurkan pada bulan Ramadhan ini, dan seminggu sebelum Idul Fitri kita sudah menuntaskan penyaluran tersebut,” pungkasnya.