Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Capai Rp 441,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 441,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dari alokasi pemerintah dalam APBN 2022 seesar Rp 431,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya alokasi tersebut untuk menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Artinya, APBN menjalankan perannya sebagai syok absorber dari kondisi ketidakpastian.

"Ini untuk menjaga masyarakat baik melalui program PKH, kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG dan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Penambahan dana perlinsos tersebut kata dia sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat meskipun dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat sudah mulai menurun. Sebagaimana diketahui anggaran perlinsos dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejak adanya pandemi.

Di tahun 2020 anggaran perlinsos sebesar Rp 498 triliun. Melonjak dari anggaran tahun 2019 yang hanya Rp 293,2 triliun. Penambahan anggaran ini dilakukan ketika WHO menetapkan status pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Tahun 2021 anggaran perlinsos dikurangi menjadi Rp 468,3 triliun. Penurunan anggaran ini sejalan dengan kondisi dampak terhadap pandemi yang mulai berangsur terkendali. Begitu juga dengan anggaran perlinsos di tahun 2022 yang dijatah hanya Rp 99,4 triliun.

Sementara itu anggaran perlinsos tahun 2023 dinaikkan dalam rangka antisipasi terhadap ketidakpastian global. Tahun depan, kebijakan perlinsos akan diarahkan untuk perbaikan data, penargetan penerima, pengurangan angka kemiskinan, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan mendorong sosial adaptif.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) di 2022. Bansos ini disalurkan untuk membantu masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hingga saat ini, realisasi belanja untuk perlindungan sosial dari pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat sangat besar.

Per 31 Maret realisasinya baru mencapai Rp 22,48 triliun. Hanya dalam waktu 15 hari, penyerapannya meningkat menjadi Rp 45,08 triliun.

"Perlinsos PC PEN meningkat signifikan dari Rp 22,6 triliun per 31 Maret meenjadi Rp 45,08 triliun pada 15 April," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (20/4).

Penyerapan anggaran perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui sejumlah program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah. Pada Progrm Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta KPM telah menyerap anggarn Rp 13,7 triliun. Lewat program kartu sembko kepada 18,8 juta keluarga menyerap anggaran Rp 18,7 triliun.

"Jadi kita sifatnya top up atau memberikan tambahan kepada 10 juta KPM PKH dn 18,8 juta keluarga pada program kartu sembako," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk program BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta KPM. Termasuk penyaluran BLT Desa kepada 4,4 juta KPM sebesar Rp 4,7 triliun.

"Kita gunakan tambahan belanja bantuan sosial kepada kelompok tersebut dengan manfaat sosial mereka," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, secara keseluruhan penyerapan anggaran perlindungan sosial sejak Januari-Maret 2022 mengalami penurunan. Penyerapannya hanya Rp 81 triliun, lebih rendah dari periode yang sama pada 2021, yakni Rp 92,7 triliun.