LKPP Prioritaskan UMK Kalimantan dalam Pengadaan untuk IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PerLKPP No. 5 Tahun 2022, LKPP memprioritaskan produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil (UMK) di Pulau Kalimantan untuk penyediaan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa di ibu kota negara (IKN) baru.

"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan APBN/ABPD digunakan untuk peningkatan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara, Selasa (14/6/2022).

Anas mengatakan peraturan ini disusun guna mewujudkan ibu kota negara yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Langkah-langkah pemberdayaan tersebut meliputi pengutamaan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal di Pulau Kalimantan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

"Prinsipnya pembangunan ini harus efisien, cepat, tepat sasaran serta tidak boleh meninggalkan produk dalam negeri. Selama masih ada produk dalam negeri, maka arahan Bapak Presiden wajib diadakan, kemudian wajib mengikutsertakan pengusaha lokal, UMK dan UMKM dalam pembangunan IKN," katanya menambahkan.

Anas mengatakan, Peraturan LKPP terkait penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa di IKN ini, diharapkan bisa mendorong pergerakan ekonomi lokal, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Anas mengemukakan, agar proses pemindahan dan pembangunan IKN dapat berjalan baik dan efisien, LKPP membuka skema repeat order untuk pengadaan barang dan jasa terutama pekerjaan konstruksi yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Metode ini merupakan instrumen untuk memberikan penghargaan (reward) bagi penyedia yang berkinerja baik.

Peraturan LKPP Nomor 5/2022, lanjut mantan Bupati Banyuwangi itu, juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan anyar LKPP ini telah ditandatangani Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dan diundangkan pada 18 Mei 2022.

Peraturan ini dapat diunduh di jdih.lkpp.go.id. PerLKPP No. 5 Tahun 2022 dan diberlakukan untuk Otorita Nusantara, kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) yang akan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN serta kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut banyak investor baru yang berminat untuk menanamkan modal pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, kata dia, komitmen dana untuk proyek pembangunan IKN mencukupi

"Banyak lah (investor baru). Cukup kok (komitmen dana)," ujar Luhut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 13 Juni 2022.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan, sudah banyak investor yang menanyakan soal proyek pembangunan IKN. Menurut dia, pemerintah akan segera bertemu dan menetapkan investor untuk proyek IKN di Kalimantan Timur.

"Pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa. Nah, pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita arahan presiden," katanya.

"Jadi, tadi Bapak presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu ke depan. Mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," tambah Suharso.

Dia juga mengaku jumlah investor untuk proyek IKN Nusantara cukup banyak. Kendati begitu, Suharso belum mau membocorkan siapa saja investor di proyek pembangunan ibu kota baru.

"Investornya banyak lah," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para investor untuk ikut terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut dia, pembangunan IKN akan mulai dilakukan pada 2022.

"Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi pada proses ini, ikut menjadi bagian dalam perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara," ujar Jokowi saat menjadi Keynote Speech CNBC Indonesia Economic Outlook secara virtual, Selasa (22/3/2022).

Jokowi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa 15 Maret 2022.

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," tutur Jokowi.