Hapus Kemiskinan Ekstrem, PUPR Bangun Infrastruktur di Pulau Nias

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 01 Jul 2022, 22:48 WIB
Diterbitkan 01 Jul 2022, 22:47 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias. (Dok. Kementerian PUPR)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias. (Dok. Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020. Juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrem.

"Sudah kami programkan di Kementerian PUPR seperti pembangunan jalan, penyediaan air, rehabilitasi sekolah, perumahan, dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kali ini saya ingin mengecek sejumlah progresnya," kata Menteri Basuki di Nias, Jumat (1/7/2022).

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR pada tahun 2021 lalu telah membangun Rumah Khusus Masyarakat Miskin di Nias Utara dengan tipe 36 sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp3,2 miliar. Pada tahun 2022, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk program BSPS/bedah rumah mendukung PKE di Nias Selatan 200 unit, Nias Barat 250 unit dan Nias Utara 300 unit.

Sedangkan di bidang permukiman, Kementerian PUPR pada 2021 telah melaksanakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) reguler di sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yakni KSM Aine di Nias Barat, KSM Khoda di Nias Barat, KSM Sanu'ao di Nias Utara dan KSM Samaeri di Nias Utara.

Dikatakan Menteri Basuki, salah satu program yang juga mulai berjalan adalah penyediaan air baku berkapasitas 25 liter per detik untuk wilayah Gunung Sitoli dengan anggaran Rp7,5 miliar di tahun 2022.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan dan Jembatan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias. (Dok. Kementerian PUPR)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias. (Dok. Kementerian PUPR)

Pada 2020 juga telah dibangun Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Desa Fadoro dan Desa Hiliduho dengan kapasitas masing-masing 175m3 dan 360 m3.

"Di Pulau Nias juga kita lakukan renovasi 91 Sekolah, salah satunya SD Negeri Sitolubanua di Nias Utara yang sudah saya kunjungi. Saya kira masih perlu ditingkatkan lagi untuk bangunan-bangunan yang belum disentuh saya minta untuk diperbaiki lagi termasuk penghijauannya," terang Menteri Basuki.

Selain penyediaan infrastruktur dasar tersebut, Kementerian PUPR di Pulau Nias juga melakukan penanganan Jalan Lahewa-Afulu-Bts. Nias Barat dan Jalan Ononazara - Humene-Shene’asidengan total panjang 14,7 km di Nias Utara akan dilaksanakan pada 2022-2023 sebesar Rp 63 miliar.

Selain itu di Nias Utara juga tengah dilakukan peningkatan struktur Jalan Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a sepanjang 14 km di 2022 dengan anggaran Rp 32,4 miliar.

Sedangkan pada 2021 lalu telah dibangun Jembatan Idano Sibolou Nias Barat sepanjang 50 m, Jembatan Gantung Ulunoyo (Aramo) Nias Selatan sepanjang 42 m, dan Jembatan Idano Eho Nias Selatan sepanjang 60 m.

Infrastruktur Pendukung KTT G20 Rampung Paling Lambat Agustus 2022

Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.
Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan sejumlah dukungan infrastruktur serta sarana prasarana di beberapa daerah di Indonesia untuk Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 2022.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menargetkan, semua pekerjaan infrastruktur KTT G20 rampung seluruhnya paling lambat pada Agustus 2022.

"Tahun 2022 ini Cipta Karya ditugaskan melaksanakan kegiatan strategis untuk pelaksanaan G20 dan juga dukungan event internasional, salah satunya Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan alokasi Rp 891 miliar. Saat ini progres fisiknya 59,17 persen dan harus selesai di Juli 2022," kata Diana, Rabu (29/6/2022).

Selanjutnya, dikatakan Diana, Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas melakukan pembangunan terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mempermudah akses tamu KTT G20.

"Pekerjaan VVIP bandara Ngurah Rai alokasi anggarannya sebesar Rp 52 miliar dengan progres fisiknya 53,97 persen dan Agustus 2022 harus selesai," ujarnya.

Masih di Pulau Dewata, Diana juga menyebutkan Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai juga ditargetkan selesai di Juli 2022 dengan progres fisik 50,55 persen.

Penataan Kawasan Mangrove yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua tersebut akan digunakan sebagai showcase mangrove.

"Kemudian untuk Penataan Koridor Kawasan Mandalika kami sudah menyelesaikan progres fisiknya 70,15 persen dan untuk peningkatan fasilitas pendukung di Labuan Bajo, saat ini baru 19,31 persen namun kami upayakan Agustus 2022 juga sudah selesai," tutur Diana.

Infografis Kecelakaan Infrastruktur
Infografis Kecelakaan Infrastruktur
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya