Hadi Tjahjanto Gaet Erick Thohir Bereskan Sengketa dan Konflik Lahan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan koordinasi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, untuk menyelesaikan sengketa tanah dan konflik lahan di Indonesia.

Jadi mengaku, dirinya mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), diantaranya percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Koordinasi bersama Erick Thohir dan Moeldoko dilakukan sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN. Salah satunya yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian BUMN dan KSP menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik.

Diharapkan Hadi, persoalan tanah tersebut secara perlahan bisa dicarikan solusinya secara bersama tanpa merugikan pihak mana pun.

"Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/7/2022).

"Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga," tambahnya.

Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan.

"Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum," tukas Hadi Tjahjanto.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus digencarkan dalam rangka menyiapkan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) nusantara.

Kali ini, survei lapangan bersama guna mematangkan rencana pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) VVIP di IKN Nusantara dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Survei lapangan ini dilangsungkan pada 30 Juni sampai 1 Juli 2022.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN, Yuli Mardiyono yang turut serta dalam survei lapangan tersebut menjelaskan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

“Salah satu hasil kesepakatan adalah bahwa Kanwil BPN Provinsi Kaltim akan segera melakukan kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) di lokasi rencana pembangunan Lanud VVIP,’’ ujarnya pada Jumat (01/07/2022).

Terdapat dua opsi calon Bandara VVIP IKN Nusantara yang diusulkan oleh TNI AU dan Kementerian Perhubungan. Pada survei lapangan bersama, peserta survei mengunjungi dua lokasi yang ditempuh menggunakan jalur laut dan darat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).by

Dalam proses pembangunan IKN Nusantara, salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kaltim adalah menyatukan langkah dan persepsi dalam proses pengadaan tanah infrastruktur dasar IKN Nusantara. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Asnaedi menekankan bahwa dibutuhkan kecepatan, koordinasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah akses jalan, tol maupun non tol, sebagai infrastruktur dasar IKN Nusantara.

“Persiapan dan edukasi kepada masyarakat, serta mitigasi dan analisa risiko menjadi poin penting dalam proses pengadaan tanah,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Rabu (29/06/2022).

Asnaedi juga menekankan beberapa aspek yang harus menjadi perhatian semua pihak dalam proses pengadaan tanah. Ia pun menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Tahapan pengadaan tanah akan dibantu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, apa yang akan disiapkan dan harus dilakukan,” tegasnya.