Dirjen Pajak Sebut Tax Amnesty Jilid II Sudah Penuhi Syarat Indonesia Masuk Anggota FATF

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memberikan dukungan agar indonesia berhasil masuk jadi anggota tetap Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The Financial Action Task Force (FATF).

Salah satu bentuk dukungannya, yakni menerapkan program pengungkapan sukarela (PPS pajak) atau Tax Amnesty Jilid II sesuai kaidah yang berlaku.

"Satu hal, kami ingin sampaikan, most recent activities kami kan ada kegiatan program pengungkapan sukarela (PPS) nih, yang baru selesai di beberapa waktu yang lalu," papar Suryo dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Pada sisi itulah, ia mengatakan, DJP memberikan penjelasan lebih kepada tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beserta evaluator dari FATF, bahwa kegiatan PPS pajak tidak melanggar empat prinsip pajak.

Suryo menilai, itu merupakan salah satu upaya yang pihaknya coba terus lakukan, di samping penegakan hukum di bidang perpajakan yang erat kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi kami berupaya untuk mendudukan, program pengungkapan sukarela telah sesuai dengan dasar FATF dalam menerapkan voluntary tax compliance," kata dia.

"Alhamdulillah ini diakui dengan kesimpulan bahwa, PPS yang dilakukan kemarin tidak melanggar empat prinsip dasar," ujar Suryo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, memaparkan sejumlah keuntungan bagi Indonesia bila berhasil tembus menjadi anggota penuh Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The Financial Action Task Force (FATF).

Suryo mengatakan, menjadi anggota FATF tentunya bakal mendongkrak kredibilitas Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral antar negara maupun relasi bisnis.

"Jadi dengan kredibilitas yang bagus, hubungan antar negara bagus, dan hubungan bisnis pun bagus hari ini dan kemudian," ujar Suryo dalam sesi Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Menurut dia, kredibilitas itu bakal terbentuk ketika Indonesia sudah menerapkan standar global terkait dengan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

"Kalau bahasa saya sederhananya mungkin global transparancy, bagaimana kita jadi bagian daripada negara yang transparan. Menerapkan prinsip-prinsip untuk memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," bebernya.

Bila melihat dalam konteks yang lebih kecil, Suryo meneruskan, dengan menjadi bagian dari FATF ini mendudukan Indonesia bukan sebagai salah satu negara yang masuk dalam kelompok high risk country.

"Untuk tujuan tadi, tujuan ekonomi dan politik bukan lagi high risk country, dan lebih fokus lagi dengan bisnis yang lebih terbuka, iklim investasi akan lebih meningkat," kata Suryo.

Harapan besarnya, ia mengatakan, Indonesia yang menjadi negara anggota FATF pun bakal memperoleh keistimewaan dalam hal crossborder transaction. Sehingga pengenaan suku bunga untuk barang keluar/masuk antar negara jadi lebih rendah.

"Ujung-ujungnya kan cost-nya perusahaan juga menurun. Kalau di sisi kami yang ada di pajak, cost menurun harapannya jumlah pajak yang dibayar mendapat peningkatan," pungkas Suryo.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah berupaya agar Indonesia agar bisa menjadi anggota tetap Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The Financial Action Task Force (FATF).

Status baru tersebut bakal makin memperkuat fungsi PPATK, selaku badan pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sejak berdiri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencucian Uang, lembaga independen ini terus diperlengkap lewat berbagai perubahan regulasi.

Mengutip laman ppid.ppatk.gp.od, Senin (25/7/2022), PPATK setidaknya mempunyai empat fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berikutnya, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Lalu, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan terakhir, analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki sejumlah kewenangan. Diantaranya, meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi. Termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

Wewenang lain, menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian, mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, mewakili pemerintah Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Lalu, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, hingga menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adapun penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi ancaman setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Beragam modus pencucian uang kerap menemukan jalan baru seiring zaman.

Indonesia sedang menjalani penilaian untuk menjadi anggota penuh organisasi anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF). Dengan ini, Indonesia akan semakin kuat melawan TPPU yang terjadi di dalam negeri.

Melihat berbagai modusnya, TPPU pasti sejalan dengan tindakan pelanggaran aturan lainnya. Ini biasa disebut tindak pidana asal.

Traksaksi narkotika, penipuan dan tindakan Korupsi menjadi tiga yang teratas sebagai kaitannya dengan pencucian uang. Pada 2019, narkotika dan penipuan mendominasi dengan 42 persen dan 22 persen. Sementara korupsi berada di posisi ketiga dengan 16 persen.

Sementara itu, mengutip laman sikapiuangmu.ojk.go.id, Minggu, (24/7/2022), kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu:

Placement

Tindakan awal dari pencucian uang adalah placement atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial.

Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai.

Di samping itu, terdapat cara lain yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi.