Pemerintah Harus Segera Belanja Rp 1.661 Triliun APBN 2022, Semangat!

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemerintah masih belum membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 1.661,6 triliun.

Jumlah tersebut masih sekitar 55 persen dari APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Dana ini pun harus direalisasikan dalam waktu 5 bulan ke depan.

"Artinya dari mulai Agustus sampai Desember, kita masih akan perlu membelanjakan sekitar 55 persen dari APBN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Sepanjang Januari-Juli 2022, realisasi belanja pemerintah tercatat baru mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 490,7 triliun atau 51,9 persen dari pagu Rp 945,8 triliun.

Belanja K/L cukup signifikan digunakan untuk belanja pegawai. Termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke masyarakat.

Sementara itu, belanja non K/L telah mencapai Rp 540,6 triliun atau 39,9 persen dari pagu Rp295,3 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun. Termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN Adapun transfer ke daerah mencapai Rp 413,6 triliun.

Transfer dari pemerintah pusat ini telah mencapai 51,4 persen terhadap pagu anggaran Rp804,8 triliun untuk membiayai biaya operasi sekolah.

“Kita terus memperbaiki berbagai syarat salur dari transfer agar daerah pada saat menerima transfer dari pusat, anggarannya benar-benar bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan tujuan kita semua, yaitu tujuan nasional dan pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi pembiayaan investasi, hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp50 triliun. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Sri Mulyani menyebut, melalui belanja ini APBN terus bekerja di dalam melindungi shock yang terjadi di masyarakat. Semisal subsidi, countercyclical, transfer dan bansos.

"Itu semuanya adalah bantalan yang diberikan oleh APBN agar rakyat tidak terguncang secara hebat dan langsung dari guncangan yang terjadi akibat komoditas yang melonjak sangat tinggi,” kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com