BUMN Bakal Jadi Penguasa Minyak Goreng di 2026

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pada 2026 mendatang BUMN akan jadi pengatur harga minyak goreng. Ini sebagai hasil dari ekspansi pabrik dan lahan sawit yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara III.

Sebagai langkah ekspansi itu, PTPN memang tengah membentuk subholding Palm Co. Dimana nantinya akan berfokus dalam sektor perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagian teh.

"Kita sekarang sudah bikin subholding Palm Co, kan kita mau ekspansi pabrik dan sebagainya. Kita ingin 2026 minyak goreng sudah dipasok BUMN, sehingga harga bisa dipasok BUMN," ujarnya kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8/2022).

PTPN hingga saat ini belum benar-benar fokus dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Palm Co disebut hadir untuk mempercepat ekspansi untuk mencapai tujuan tersebut.

"Dengan cara tersebut maka ekspansinya makin cepat, dan Palm Co akan punya pabrik. 2026 minyak goreng akan dikuasai BUMN. dan BUMN juga jadi penentu harga," ujar Arya menerangkan.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani mengungkap rencana pembentukan subholding dibawah PTPN. Diantaranya Palm Co, Sugar Co, dan Supporting Co sebagai pendukung.

Soal ekspansi kepemilikan perkebunan kelapa sawit, Ghani menargetkan mencapai sekitar 700.000 hektar lahan. Sehingga bisa menjadi perusahaan dengan kepemilikan terbesar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) membidik dana sebesar Rp 10 triliun dari initial pulic offering (IPO) subholding perkebunan kelapa sawit atau Palm Co. Subholding ini akan membawahi perusahaan yang konsentrasi di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagian teh.

Untuk diketahui, PTPN III sebagai holding tengah memproses pembentukan tiga subholding. Diantaranya Palm Co di sektor perkebunan sawit, Sugar Co di sektor industri gula, dan sisanya menjadi Supporting Co.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyampaikan Palm Co tengah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukannya. Ditarget aturan ini akan terbit pada Oktober 2022 mendatang.

"Palm Co-nya paing lambat akhir oktober, berproses sudah, sudah cukup lama sudah setahun yang lalu, tinggal tunggu PP-nya saja, sudah disusun antar kementerian/lembaga," kata dia usai acara Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ghani menuturkan setelah aturan pembentukan itu rampung, maka akan dipersiapkan untuk melakukan aksi korporasi berupa IPO. Targetnya mampu menghimpun dana Rp 5-10 triliun.

"Hitung-hitungan saya Rp 5-10 triliun, itu diproyeksikan dari IPO itu," kata dia.

Ia menerangkan, target IPO ini mundur ke tahun depan dengan alasan proses subholdingisasi yang dilakukan PTPN sebagai holding. Ia menargte IPO dilakukan pada kuartal II tahun 2023.

"Jadi akhir Oktober paling lambat selesai maka persiapan IPO kita hitung-hitung tadinya mau akhir (tahun) ini tapi jadi berubah ke tahun depan mudah-mudahan di kuartal II atau III tahun 2023," ujarnya.