Bahas Harga BBM, Airlangga Bakal Panggil Menhub hingga Gubernur BI

Liputan6.com, Jakarta Para menteri kabinet Jokowi-Maruf masih membahas rencana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Sejak Rabu (24/8) malam sejumlah menteri ekonomi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berbagai pilihan kebijakan yang akan diambil pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak dunia di pasar global.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan masalah BBM menjadi paling penting bagi semua pihak. Sehingga sebelum mengambil keputusan perlu mendengar banyak pendapat dari berbagai aspek.

"Urusan BBM ini kan sesuatu yang sangat penting buat semuanya, sehingga perlu dibahas dari semua aspek," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Dalam rapat tersebut baru beberapa menteri yang hadir. Diantaranya Airlangga Hartarto sebagai tuan rumah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Susi mengatakan masih ada sejumlah menteri yang harus ikut duduk bersama dalam mengatasi masalah ini.

Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dampaknya terhadap sektor transportasi. Menteri Sosial, Tri Rismaharini terkait bantalan sosial masyarakat rentan.

"Yang tidak kalah pnting juga Pak Menhub di transportasi," kata dia.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penggunaan BBM di sektor industri. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate terkait komunikasi kepada publik. Termasuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono terkait konstruksi.

"Sampai konstruksi juga berpengaruh, sama Menteri PUPR," kata Susi.

Tak hanya itu, Susi mengatakan akan mengajak Gubernur Bank Indonesia untuk duduk bersama. Sebab kenaikan harga BBM akan langsung mengerek kenaikan inflasi.

"Kita butuh bicara penting soal inflasi, makanya harus undang Gubernur Bank Indonesia karena ini berkaitan dengan TPIP dan TPID," katanya.

Hal ini kata Susi, menunjukkan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait BBM. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek dan dinamikanya.

"Jadi sekali lagi pemerintah mempertimbangkan sekali semua aspek, semua dinamika yang ada. Kalau semua sudah dibahas pasti akan dilaporkan ke Presiden," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi pertanyaan sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI terkait rencana pemerintah untuk memutuskan harga BBM naik. BBM itu untuk jenis Pertalite maupun Solar.

Menteri Arifin menyebut, sejumlah menteri akan berkumpul di kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mencari formula terbaik guna membatasi konsumsi BBM subsidi pada Rabu sore (24/8). Pembahasan dilakukan merespon kian meningkatnya kebutuhan masyarakat akan BBM subsidi.

"Ini di Kemenko Peremonomian sedang mencari yang terbaik, karena transportasi pergerakannya cukup besar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Meski begitu, pihaknya enggan menjawab permintaan dari anggota DPR RI terkait bocoran besaran harga kenaikan harga BBM subsidi untuk menghemat keuangan negara. Arifin menyebut, besaran kenaikan harga BBM berada di Kementerian terkait lainnya dengan mempertimbangkan inflasi.

"Terkait dengan harga berapa naiknya, dampaknya apa terhadap inflasi ini perlu koordinasi dengan kementerian terkait," ungkapnya.

Lebih lanjut, Arifin kembali mengimbau masyarakat kelas mampu untuk tidak mengonsumsi BBM subsidi. Mengingat, saat ini negara tengah dibebani lonjakan subsidi dna kompensasi BBM imbas kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Kami mengimbau mereka yang mampu (tidak) mengonsumsi harga BBM pemerintah," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sinyal kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak bersubsidi terus didengungkan pemerintah. Dari kepala negara hingga para menterinya telah memberikan isyarat akan ada kenaikan harga Solar dan Pertalite.

Namun hingga kini, belum ada keputusan yang diambil pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam mengambil keputusan terkait harga BBM bersubsidi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting.

Pertama, menjaga daya beli masyarakat. Sri Mulyani menurutkan di Indonesia daya beli masyarakat berbeda. Masyarakat kelas menengah ke atas memiliki daya beli yang cukup tinggi.

Tercermin dari tingkat konsumsi pada kuartal kedua yang tumbuh signifikan. Sedangkan daya beli masyarakat kelas bawah yang jumlahnya mencapai 40 persen masih rentan.

"Masyarakat kelas atas ini konsumsinya tinggi bangt kalai dibandingkan dengan 40 persen kelas terbawah. Ini akan beda karena rakyat tidak satu daya beli, makanya harus dilihat," tutur Sri Mulyani di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Dia menjelaskan, tingginya daya beli masyarakat kelas atas ini membuat konsumsi BBM bersubsidi semakin besar ketimbang yang dinikmati masyarakat kelas bawah. Sementara daya beli masyarakat kelas terbawah ini masih rentan. Sehingga kebijakan yang harus diambil pemerintah semestinya yang memberikan pemihakan kepada masyarakat kelas bawah.

"Jadi kita harus memilih dan memilih, agar masyarakat yang 40 persen ini yang memang jadi fokus kita bisa ditolong," kata dia.