Bisakah Bansos Rp 24 Triliun Tutup Luka Dampak Kenaikan Harga BBM?

Liputan6.com, Jakarta - Apakah langkah pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi bisa melindungi daya beli masyarakat?

Ekonom dan pengamat pasar modal Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menjawab tidak. 

Budi menjelaskan, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi dampak pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rasio kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen atau sekitar 26,16 juta orang.

"Saya pikir angka kemiskinan kita masih tinggi, (berkisar) di angka 10 persen. Bansos Rp 24 triliun kalau memungkinkan harus di tambah," katanya dalam acara Journalist Class OJK di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2022).

Saat ini masyarakat tengah dibebani atas kenaikan harga pangan imbas ketegangan geopolitik dunia. Dalam bahan paparannya, komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan kelapa sawit yang harganya masing-masing sempat naik 200 persen.

Untuk itu, pihaknya menilai tambahan anggaran bansos sebesar Rp 24,17 triliun belum mampu melindungi daya beli masyarakat untuk menjaga tren pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi, kalau bicara mencukupi dalam (situasi) emergency rasanya susah ya," tandasnya.

Di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.

Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Sesuai instruksi Presiden @Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (30/8/2022).

Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial, Rp300 ribu dimulai minggu ini dan Rp300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

Kedua, yaitu bantuan subsidi gaji kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan.

"Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Sri Mulyani. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com