Hitung-hitungan Harga BBM Sudah di Tangan, Jokowi: Tinggal Diputuskan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sudah menerima kalkulasi harga BBM atau bahan bakar minyak subsidi, sehingga tinggal memutuskan soal rencana kenaikan harga tersebut.

"Kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya, hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya. Tinggal ini kami putuskan," kata Jokowi usai menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Bandarlampung, dikutip dari Antara, Sabtu (3/9/2022).

Ketika disinggung kapan keputusan tersebut akan diumumkan, Jokowi tidak memberikan jawaban.

Sinyalemen kebijakan baru harga dan distribusi BBM subsidi mencuat beberapa waktu terakhir, menyusul meningkatnya subsidi dan kompensasi energi pada anggaran fiskal. Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dan mengancam ketersediaan yang dialokasikan dalam APBN Tahun 2022.

Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk merumuskan perubahan harga subsidi energi secara hati-hati dan matang, agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (23/8).

Pemerintah menyediakan tiga skema, yakni pembatasan distribusi BBM subsidi agar kuota BBM bersubsidi mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, menaikkan pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi, serta mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM ke konsumen.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan baru untuk subsidi energi karena beban subsidi di APBN Tahun 2022 telah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Saat ini, kuota salah satu komoditas energi bersubsidi itu ialah Pertalite, yang tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, Pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.

Sementara itu, Pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,7 triliun yang bersumber dari pengalihan subsidi BBM.

Pelaku usaha sudah siap menyesuaikan rencana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Hal ini karena langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usaha.

"Kita berharap agar Pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM, misalnya seperti kenaikan tarif transportasi dan logistik harus seimbang," kata Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com dikutip Sabtu (3/9/2022).

Pelaku usaha juga berharap Pemerintah bisa mengendalikan harga harga pokok pangan dan gas, sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III dan IV 2022 tetap diatas 5 persen.

Menurutnya, dengan harapan dan terjaganya daya beli atau konsumsi rumah tangga maka omzet pelaku usaha tidak turun secara derastis, sehingga tidak menurunkan produktivitas pelaku usaha.

"Kita apresiasi bahwa Pemerintah sudah menyiapkan dana bansos tambahan sebesar Rp 24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai sebesar Rp.150.000 dan diberikan selama empat kali," ujarnya.

Tak hanya itu saja, pelaku usaha juga memuji langkah Pemerintah yang akan memberikan subsidi upah sebesar Rp.600.000 per bulan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5juta/bulan yang menyasar ke 16juta pekerja.

"Ini merupakan bentuk antisipasi Pemerintah yang sangat kita hargai, sehingga dampak kenaikan BBM dapat menahan laju inflasi dan konsumsi rumah tangga tetap bergairah," ujarnya.

Pemerintah Daerah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum, atau Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi.

"Pelaku usaha berharap agar berbagai bansos dan subsidi yang akan didistribusikan Pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran.Jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya, untuk itu diperlukan data yang akurat dan pengawasan yang tepat," katanya.

Pelaku usaha juga mengajak kepada berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan Pemerintah jika satu saat memang harus menaikkan harga BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan ini.

Kendati begitu, untuk daya tahan ekonomi kita ditengah gejolak ekonomi global yang tidak pasti. Kata Sarman kita harus mensyukuri, bahwa dalam situasi ekonomi global yang sedang bergejolak, ekonomi nasional Indonesia masih tumbuh 5,01 dikuartal I-2022 dan tumbuh positif 5,44 persen dikuartal II-2022 dengan inflasi sebesar 4,94 persenpada bulan Juli 2022.

"Artinya proses pemulihan ekonomi kita berjalan baik,produktivitas dan geliat ekonomi kita tumbuh positif dan konsumsi rumah tangga masih terjaga dengan baik.Momentum dan kondisi ini harus kita jaga Bersama,mari kita ciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif agar calon investor tidak ragu masuk ke Indonesia," pungkasnya.