Sri Mulyani Was-Was, Kondisi Ekonomi Global 2023 Makin Sulit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi ekonomi global tahun 2023 akan semakin sulit dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya risiko inflasi yang akan terus meningkat.

Hal itu disampaikan dalam 4th Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, di Washington, D.C, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2022).

“Kita dapat memperkirakan bahwa situasi global tetap sulit pada tahun 2022 dan mungkin dapat meluas hingga tahun 2023,” kata Menkeu.

Situasi ekonomi global semakin menantang, maka menurutnya tidak berlebihan jika menyebut dunia kini dalam keadaan bahaya. Sebab, saat ini dunia menghadapi risiko inflasi yang terus meningkat dan semakin parah, pendapatan negara melemah, disrupsi energi dan pangan, risiko iklim dan keadaan geopolitik yang masih memanas.

Adanya perang di Ukraina dan Rusia terus memperburuk krisis ketahanan pangan dan gizi global dengan harga yang tinggi dan bergejolak, energi, makanan, dan pupuk yang terbatas, kebijakan perdagangan, dan gangguan rantai pasokan.

“Meskipun harga pangan global membaik dan pembukaan kembali ekspor biji-bijian, makanan tetap di luar jangkauan banyak orang, dan konsekuensi dari pandemi dan dari cuaca ekstrem kemungkinan akan membuat harga pangan tetap tinggi,” ujar Menkeu.

Intinya, pandemi dan perang di Ukraina telah membuat harga energi melonjak, guncangan harga energi telah mempengaruhi sebagian besar negara termasuk negara berkembang, terutama negara pengimpor energi menghadapi tantangan tertinggi.

“Kami telah melihat lebih cepat dari yang diantisipasi pengetatan kebijakan moneter global dengan banyak negara maju dan berkembang menaikkan suku bunga mereka secara signifikan, yang menciptakan risiko limpahan di seluruh dunia,” ujarnya.

Lanjutnya, perang di Ukraina selain meningkatkan harga komoditas, meningkatkan inflasi global dan suku bunga, dan pengetatan likuiditas, perang juga meningkatkan risiko kesusahan yang tidak hanya berpengaruh terhadap negara-negara berpenghasilan rendah, tetapi juga negara-negara berpenghasilan menengah dan bahkan maju.

“Sebagian besar dari kita mulai menuju ke arah kematian yang tinggi, mengingat tindakan luar biasa yang kita ambil untuk melindungi ekonomi kita dari pandemi. Kita semua telah memperburuk inflasi global, semua risiko ini telah memperburuk inflasi global dan juga mengancam stabilitas sosial, karena rumah tangga miskin dan rentan di khususnya mengalami penurunan taraf hidup," ujarnya.

Menurut Menkeu, tantangan ekonomi global yang kompleks ini  tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau sekelompok negara yang bertindak sendiri. Dibutuhkan tindakan kolektif dari kelompok yang menguasai 85 persen perekonomian dunia.

“Dibutuhkan kelompok dengan perwakilan paling beragam untuk memastikan semua suara didengar. Semua negara dengan pengaruh ekonomi global sistemik harus terlibat dalam mencari solusi negara maju, menengah, dan juga negara berkembang,” kata Menkeu.

Tentu hal ini tidak mudah, mengingat keanggotaan G20 yang beragam, dimana setiap anggota negara G20  selalu memiliki perbedaan posisi, pandangan, dan pengalaman. Tetapi perbedaan ini juga memungkinkan untuk menemukan solusi inklusif terbaik untuk seluruh dunia.

“Dan secara pribadi, saya benar-benar berterima kasih atas semua dukungan Anda kepada kepresidenan kami Gubernur Bank Indonesia Perry dan saya sendiri dalam menavigasi tugas yang sangat sulit dan menantang ini,” pungkasnya. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah terus menjaga ekonomi Indonesia dan tetap waspada dengan kondisi dunia yang terjadi.

"Perekonomian Indonesia kita terus jaga dengan dua cara pandang ke depan, optimis karena pemulihan ekonomi kita terus berlangsung, gerak ekonomi berlangsung, masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan," kata Suahasil kepada awak media, Rabu (12/10/2022).

Namun, pemerintah juga tetap mewaspadai kondisi dunia yang cukup volatile. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut kepada Indonesia.

"Tapi kita waspada kondisi dunia yang sedang terjadi. Kondisi dunia ini cukup volatile dan menciptakan volatilitas yang tinggi yang dampaknya pasti akan masuk ke Indonesia harus kita upayakan seminimal mungkin disrupsi kepada Indonesia," kata dia.

Maka sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai shock absorber atas volatilitas tersebut.

"Karena itu, APBN kita adalah anggaran yang kita pakai sebagai shock absorber atas volatilitas tersebut. Selama ini telah gunakan dan akan kita gunakan terus ke depan, kita cari dudukannya supaya di dalam kita mengelola perekonomian Indonesia APBN bisa menciptakan stabilitas Indonesia yang lebih baik, ujar dia.

Wamenkeu menambahkan, pendapatan negara dikonsolidasikan, serta belanja negara dibuat menjadi efisien. Selain itu, pembiayaan dilakukan secara efisien, inovatif dan kreatif.

"Caranya bagaimana? pendapatan negara kita konsolidasikan, belanja negara efisienkan. Kita dorong belanja untuk menodorong produktivitas dan pembiyaan kita lakukan secara efisien, inovatif, dan kreatif," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimististis pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan bisa menyentuh angka 5,2 persen hingga akhir 2022 ini. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen, dan di kuartal III dan kuartal IV Angka 5,2 persen bisa dicapai," ujar Airlangga di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Menurut dia, capaian itu bisa diperoleh karena ditopang oleh berbagai komponen pendukung. Semisal, konsumsi rumah tangga akan tumbuh 5,5 persen YoY, lalu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi naik 3,07 persen. 

Sedangkan dari komponen pertumbuhan ekonomi lapangan usaha, pertumbuhan sektor transportasi disebutnya akan melonjak 21,27 persen. Di sisi lain, industri pengolahan tetap bakal jadi sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara dari sektor riil, neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan menurutnya masih tumbuh positif, dengan indeks keyakinan konsumen tercatat di atas 100, serta cadangan devisa masih sekitar USD 130 miliar.