60 Persen Pekerja Global Cuma Pekerja Informal Berpendapatan Minim

Liputan6.com, Jakarta Forum L20 Labour20 yang merupakan engagement group dari serikat pekerja negara-negara G20 dan Global Union Federations ditujukan untuk mewakili kepentingan sektor tenaga kerja secara global.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, pertemuan L20diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) serta didukung oleh International Trade Union Confederation (ITUC) dan Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD.

Bertempat di kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (18/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi dari Chair L20 Elly Rosita Silaban yang menjelaskan perkembangan pembahasan L20 dalam upaya reformasi tata kelola global.

Chair L20 Elly menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi krisis ketidaksetaraan, perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan masalah sektor kesehatan lainnya dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tenaga kerja.

"Tercatat 60 persen dari pekerja global saat ini merupakan pekerja informal berpendapatan minimum dan belum mempunyai perlindungan sosial," dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Rabu (19/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Chair L20 Elly juga menyampaikan rencana pelaksanaan KTT L20 di Bali pada 13-14 November 2022, back-to-back dengan KTT G20.

KTT L20 akan membahas finalisasi rekomendasi kebijakan dari tiga prioritas utama L20 yakniClimate-friendly Jobs and a Just Transition to a Zero-Carbon Economy, Decent Work and Universal Social Protection and a Global Fund to Support the Poorest Countries, dan Extending Employment Protection to Digital Platform Workers.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga dijadwalkan untuk hadir dan menerima Komunike “Labour20 Statement to the G20 Leaders’ Summit 2022: a New Social Contract for Recovery and Resilience” pada penutupan KTT L20, 14 November 2022 mendatang.

Dalam audiensi tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi L20 atas dukungannya dalam menyukseskan Employment Working Group (EWG) dan penyusunan dokumen keluaran Labour and Employment Ministers Meeting. Forum EWG sendiri memiliki empat bahasan

Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini dan ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi.

Dengan adanya ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh The Perfect Storm, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3-2,9 persen. Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8-3,2 persen.

Asian Development Bank (ADB) pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari 5,2 persen menjadi 5 persen, namun demikian ADB juga memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi.

Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.

Mewaspadai hal tersebut, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

“Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9 persen. Di regional, kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau Menko Airlangga dalam wawancara secara virtual dengan Metro TV, ditulis Selasa (18/10/2022).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, dimana saat ini inflasi berada di 5,9 persen.

Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, Pemerintah juga terus melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen.