60 Ribu Pekerja Kena PHK dalam 2 Bulan, Kebanyakan Dampak Pailit

Adapun 60 ribu korban PHK tersebut masuk ke dalam setidaknya 50 perusahaan. Sementara dari 50 perusahaan itu, 15 perusahaan di antaranya dinyatakan pailit.

oleh Arthur Gideon Diperbarui 13 Mar 2025, 15:20 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2025, 15:20 WIB
Sritex Pamit Undur Diri
Imbas penghentian operasional ini, seluruh karyawan Sritex resmi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 26 Februari dengan hari kerja terakhir pada 28 Februari 2025. (DIKA/AFP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Tak main-main, jumlah pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam dua bulan ini sudah mencapai 60 ribu orang. Sebagian besar merupakan pekerja di sektor padat karya seperti tekstil dan elektronik. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, PHK terhadap 60 ribu pekerja di Indonesia ini terjadi pada dua bulan pertama 2025.

“Bisa dibilang ini adalah badai PHK pada sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan sektor padat karya lainnya. Tercatat lebih dari 60 ribu orang ter-PHK, termasuk di dalamnya adalah PT Sritex, tapi tidak termasuk anak perusahaannya,” kata Said dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Adapun 60 ribu korban PHK tersebut masuk ke dalam setidaknya 50 perusahaan. Sementara dari 50 perusahaan itu, Said mengatakan 15 perusahaan di antaranya dinyatakan pailit.

Temuan KSPI dan Partai Buruh mencatat sejumlah perusahaan yang dinyatakan pailit dan memutus hubungan kerja terhadap ratusan hingga ribuan pekerjanya.

Beberapa di antaranya adalah PT Aditec di Tangerang (lebih dari 500 orang), PT Sritex di Jawa Tengah (lebih dari 10 ribu), dan PT Danbi Garut (lebih dari 2.000 orang).

Said menilai, fenomena ini merupakan hal yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dengan pemerintah yang mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, diharapkan badai PHK bisa dicegah dan diatasi pada sisa tahun 2025.

“Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker, Yassierli) untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025,” kata Said.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada pemerintah terkait kepastian pemberian hak pesangon hingga tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja terdampak korban PHK, salah satunya adalah PT Sritex.

“Kami juga meminta Menaker untuk mengeluarkan anjuran tertulis, bukan sekadar lisan, terhadap PHK buruh Sritex dan hak-hak mereka," tegasnya.

 

Promosi 1

Gawat, Ada Oknum Perusahaan Sengaja PHK Biar Tak Bayar THR

Ilustrasi PHK (Istimewa)
Ilustrasi PHK (Istimewa)... Selengkapnya

Sebelumnya, pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan ada oknum perusahaan yang sengaja tidak ingin membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Timboel mengatakan, kondisi industri dalam negeri saat ini sebetulnya tidak dalam keadaan yang sepenuhnya baik-baik saja. Langkah efisiensi pun jadi satu hal yang tak bisa dihindarkan.

Selain itu, ternyata ada perusahaan yang sengaja mengurangi beban pembayaran THR kepada karyawan dengan melakukan PHK dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, ketika PHK dilakukan ke karyawan lebih dari 1 bulan sebelum Idul Fitri, maka perusahaan tak wajib bayar THR.

"Ada ya kita sebut oknum lah perusahaan, oknum perusahaan yang memang dia menghindari membayar THR," kata Timboel kepada Liputan6.com, Senin (10/3/2025).

Timboel memandang oknum perusahaan itu kerap melakukan tindakan PHK dengan tujuan menghindari THR. Namun, selepas Lebaran Idul Fitri, perusahaan itu kembali merekrut karyawan baru.

"Ini sudah menjadi hal yang klasik lah. Karena dia harus membayar THR gitu. Nah jadi tentunya kalaupun ada persoalan perekonomian yang mengakibatkan banyak yang PHK itu ditambah sekarang dengan adanya usaha untuk mem-PHK sebelum (masa bayar) THR. Sehingga dia lebih murah terkait dengan pembayaran THR," terangnya.

Timboel melihat data tambahan. Salah satunya tren meningkatnya klaim jaminan dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Peningkatan Tren PHK

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Foto: Freepik/drazen zigic
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Foto: Freepik/drazen zigic... Selengkapnya

Menurutnya ada kecederungan klaim meningkat sebelum lebaran hingga setelah lebaran. Alasannya, pekerja yang terkena PHK tadi tidak punya pemasukan dan harus menghadapi hari raya.

"Ya jadi memang ketika orang itu di PHK sebelum menjelang hari raya, dia kecenderungannya menggunakan JHT (Jaminan Hari Tua) untuk sebagai safety net-nya. Sebagai upaya untuk bisa mendapatkan atau pegang uang pada saat Hari Raya," ujar dia.

"Jadi JHT itu memang kecenderungannya akan meningkat pada saat menjelang Hari Raya. Bagi pekerja-pekerja yang tentunya yang sudah ter-PHK yang akan mencairkan gitu," imbuhnya.

Curhatan Buruh

FOTO: Ratusan Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta
Polisi mengamankan aksi ratusan buruh dari FSMPI dan Perwakilan Daerah KSPI terlibat saling dorong dengan polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Kelompok buruh mengeluhkan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi menjelang periode ramadan atau lebaran Idul Fitri. Ada dugaan PHK itu sengaja dilakukan untuk melepas kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke karyawan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengisahkan tren PHK massal sebetulnya dimulai sejak 2020 lalu. Kala itu, industri terdampak pandemi Covid-19. Mirah mencatat tren itu berlanjut hingga puncaknya di 2025 ini.

Di samping itu, khusus soal PHK saat mendekati ramadan itu jadi modus lama yang dilakukan oleh perusahaa. Termasuk dengan lebih dulu menghabiskan pekerja kontrak sebelumnya.

"Nah biasanya kalau yang dari dulu nih kalau dulu itu dia yang kontrak-kontrak yang dulu nih sebelumnya, tadi saya sampaikan gitu, yang kontrak-kontrak dihabisin gitu ya kalau menjelang kontrak diselesaikan di kontrak yang menjelang puasa di cut off gitu untuk menghindari pembayaran THR," ungkap Mirah kepada Liputan6.com, Senin (10/3/2025).

Modus lainnya yang ditemukan dia adalah pemilik modal menutup perusahaannya sekaligus merumahkan pegawainya. Kemudian, datang lagi dengan perusahaan baru dengan sistem kerja baru.

"Tapi nanti modelnya adalah outsourcing atau juga pekerja kontrak harian lepas gitu. Nah tren ini saya perhatikan dari tahun ke tahun dan itu susah menyampaikan kepada pemerintah," ungkapnya.

"Seharusnya pemerintah jeli gitu ya kayak gini-gini ini kan gak boleh lah ini kan cara-cara nakal gitu ya cara-cara curang gitu," tambah dia.

Infografis Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK Ribuan Karyawan.
Infografis Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK Ribuan Karyawan. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya