Realisasi Belanja APBN hingga September 2022 Baru 61,6 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi belanja negara hingga September 2022 belum maksimal karena baru mencapai 61,6 persen saja. Terhitung, realisasi belanja negara per September 2022 di angka Rp 1.913,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp 3.106,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp 1.913,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Rinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp 674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.

Belanja ini digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada masyarakat. Kemudian untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai. Termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional KL.

Dari pos anggaran belanja non KL realisasinya baru mencapai Rp 686,8 triliun atau baru terserap 50,7 persen dari target APBN.

Belanja ini disalurkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran pensiun dan jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, pembiayaan investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 60 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal KL. Khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan. Berbagai realisasi tersebut kata Sri Mulyani menunjukan upaya pemerintah untuk menjadi penyangga situasi ekonomi global yang sedang bergejolak. Agar, dampaknya tidak langsung dirasakan di tingkat masyarakat secara langsung.

"Belanja negara Rp 1.913,8 triliun, sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para jajaran menteri jika penyerapan anggaran atau realisasi APBN saat ini masih sangat rendah. Mirisnya, realisasi belanja negara yang paling besar masih untuk membayar gaji PNS.

Dari catatan Jokowi, realisasi belanja APBN sampai saat ini baru 62,5 persen. Dari realisasi ini paling besar untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal hanya 45,8 persen. Padahal ini yang membantu perekonomian justru masih rendah.

“Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena ini rutinitas yang keluar tapi yang belanja modal belanja barang dan jasa masih sangat rendah termasuk bansos,” tegas Jokowi dalam pengantar sidang kabinet yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10/2022).

Jokowi pun meminta pada menteri kabinet kerja memperkuat konsolidasi antar Kementerian atau lembaga sesuai dengan lingkupnya masing-masing.

Konsolidasi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia, krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan.

"Dan nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan Stress test. Sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang lain yang berkaitan garansi kurs, inflasi, berkaitan dengan growth, berkaitan dengan pangan kita, energi kita, semuanya harus kita test betul," jelasnya.

Semua hal, kata Jokowi harus dihitung dengan beragam rencana atau simulasi dalam menghadapi kondisi yang ada.

"Sampai plan a, plan b, plan c, sampai yang paling buruk semuanya harus kita hitung. Sehingga sekali lagi, situasi semakin memburuk dan antisipasi dampak dari domestik harus disiapkan betul," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Indonesia akan dihadapkan dengan kondisi perfect storm. Kondisi ini adalah ketidakpastian ekonomi hingga geopolitik dalam waktu yang sama.

“Today it’s a perfect storm, akan menghadapi perfect storm ini jadi tolong kita semua hati-hati ketidakpastian perekonomian dunia menurut saya sangat tinggi, kemudian karena situasi ketidakpastian ini Indonesia harus menyiapkan skenario terburuk,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Rabu (12/10/2022).

Luhut menjelaskan, di tengah ketidakstabilan geopolitik ini, pihaknya tengah menyiapkan langkah pengujian (uji coba) skenario terburuk.

“Kalau sampai ada limited dan nuclear war itu juga sudah sangat berbahaya karena kalo orang sudah terdesak, bukan tidak mungkin dia melakukan apa saja. Jadi kita semua sekarang menghitung skenario-skenario yang terburuk yang mungkin terjadi,” kata Luhut.

Hal yang sama juga diungkap oleh  Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia mengatakan kondisi global saat ini layaknya badai.

"Hanya memang banyak yang bertanya apakah ini topan, taifun, atau perfect storm. Nampaknya perfect storm yang akan terjadi probabilitasnya ke depan," kata Mahendra pdaa Selasa 11 Oktober 2022.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com