Seluruh Aset Negara Milik Pemerintah Pusat Target Sertifikasi 100 Persen di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) target seluruh aset pemerintah pusat dalam bentuk barang milik negara (BMN) bisa tersertifikasi seluruhnya pada 2024 mendatang.

"Kalau yang diselamatkan aset pemerintah pusat sudah 70 persen kita sertifikat. Jadi kita 2024 target dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) kita akan selesaikan semua aset-aset pemerintah pusat," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Tak hanya untuk pemerintah pusat, Himawan mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hingga perusahaan BUMN untuk menyelamatkan aset negara dalam bentuk lahan tersertifikasi.

"Kemudian yang pemerintah daerah juga kita dimonitoring KPK, yang KPK kita monitor untuk aset pemerintah daerah," terang Himawan.

"BUMN kita dengan Pertamina, PLN, jalan terus. Jadi semua aset-aset menjadi prioritas, di samping aset masyarakat, wakaf, tanah pemerintah, tanah masyarakat," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, masih banyak aset negara yang tidak terurus dan seolah-olah menjadi tempat tinggal tuyul. Dia mengingatkan, perlu adanya optimalisasi seluruh barang milik negara.

Menurut dia, masih terdapat persepsi di masyarakat maupun orang pemerintahan, aset negara tidak perlu diurus. Akibatnya, banyak aset negara yang kerap terbengkalai.

"Banyak, ada kavling tanah, kantor, yang letaknya di tempat strategis tetapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan, dia sebetulnya sudah kosong, suwung, tempatnya tuyul hidup di situ," ujar Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebut, pemerintah harus mendorong optimalisasi seluruh aset negara tanpa terkecuali, berapa pun nilainya. Optimalisasi aset bukan hanya dapat menjaga nilai dari BMN tersebut, tetapi bahkan bisa memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Optimalisasi aset itu menurutnya jadi lebih krusial pasca pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh sumber dayanya untuk memperoleh tambahan penerimaan dan memastikan tidak adanya kerugian, seperti penyusutan nilai aset.

"Ada yang pakai hybrid, co-sharing tempat, sehingga sekarang penggunaan ruang menjadi sangat-sangat berbeda dengan 20 tahun yang lalu, ini akan memunculkan sebuah cara untuk memanfaatkan aset yang berbeda. Perubahan teknologi, adanya pandemi, semuanya memberikan arus perubahan yang luar biasa," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat memiliki aset negara dengan total nilai sekitar Rp 1.464 triliun yang berada di Jakarta.

Sang Bendahara Negara berkomitmen untuk tetap mengurusi harta karun tersebut, meskipun ibu kota nantinya dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Nilai aset negara di Jakarta berdasarkan catatan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan) mencapai Rp 1.464 triliun," sebut Sri Mulyani, Kamis (8/12/2022).

Aset negara di manapun dia berada, harus lah terus dikelola dengan nilai terbaik dan penggunaan sebaik mungkin. Sehingga nilai maupun kepemilikannya tidak beralih.

"Kita telah menyatakan dengan sangat eksplisit, bahwa aset di Jakarta saat ibu kota pindah ke IKN tidak akan digunakan oleh kementerian, tapi akan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai harta karun negara," kata Sri Mulyani.

"Ini jadi sangat penting, karena kami tak ingin tiap aset nantinya jadi dikelola terpisah-pisah. Sehingga kita tidak bisa membangun sinergi untuk mengelola aset negara secara baik," tegasnya.

Menurut dia, gedung milik pemerintah pusat harus bisa teridentifikasi, bukan hanya secara lokasi, tapi juga situasi, kondisi dan nilainya.

Dia mengarakan jika dulu, banyak aset negara yang tidak teridentifikasi, tidak tersertifikasi dan terkelola dengan baik, dan itu menyebabkan banyak implikasi buruk pada pemerintah.

"Beberapa aset hilang, lainnya digunakan (oleh pihak lain) atau menjadi usang. Itu karena kita tidak membangun tata kelola untuk aset negara," paparnya.

"Dalam 15 tahun itu, kita sudah meminta semua kementerian dan pemda untuk bisa membentuk neraca keuangan yang baik. Dimana salah satu kewajibannya adalah mengidentifikasi aset, memberi penilaian dan mengelolanya dengan baik. Itu jadi hal terpenting," ungkapnya.

Lewat pencatatan aset ini, Sri Mulyani tak ingin Indonesia kesulitan dalam mengelola kekayaan fisiknya, lantaran tidak memiliki neraca keuangan (balance sheet) atas hal tersebut.

"Dulu ketika saya Managing Director Bank Dunia, saya mendapat pengetahuan dari hasil berpergian ke berbagai negara, banyak yang tidak punya balance sheet," sebut Sri Mulyani.