Mendag Turun Tangan Tanggapi Keluhan Peternak Ayam

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi keluhan peternak ayam mandiri soal kerugian hingga Rp 3,2 triliun sepanjang 2022.

oleh Arief Rahman H diperbarui 10 Jan 2023, 18:49 WIB
Diterbitkan 10 Jan 2023, 18:44 WIB
Kemendag Dorong UMKM Jalin Kemitraan dengan Lokapasar dan Ritel Modern
Mendag Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan ‘Kemitraan Usaha UMKM dengan Marketplace dan Ritel Modern’ hari Jumat (28/10) di Malang, Jawa Timur.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi keluhan peternak ayam mandiri soal kerugian hingga Rp 3,2 triliun sepanjang 2022. Guna menindaklanjuti hal itu, Mendag akan memanggil pengusaha terkait.

Diketahui, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluhkan kerugian kolektif tersebut. Di sisi lain, peternak ayam juga mengeluhkan anjloknya harga ayam di awal tahun ini.

Mendak Zulkifli Hasan menegaskan akan memanggil pengusaha terkait. Tujuannya mencari jalan tengah atas persoalan yang terjadi.

"Oh iya nanti kita tindak lanjuti, kita undang pengusaha-pengusaha terkait, seperti kemarin," kata dia saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (10/1/2023).

Menyoal harga ayam di pasaran ini, dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Jika harga murah, peternak akan mengalami kerugian, namun jika harga terlalu mahal, konsumen akhir yang akan keberatan.

"Harga terlalu murah ya? Jadi (harga jual) ayam kemurahan, telur kemurahan (peternak) marah, kalau (harga ayam dan telur) kemahalan ibu-ibu yang marah. Nanti kita panggil pengusaha terkait agar ini bisa diatasi," ujarnya.

Informasi, KPUN melayangkan protes karena harga ayam yang anjlok di awal tahun. Bahkan, menurut hitungan Ketua KPUN Alvino Antonio, kerugian secara kolektif dari peternak mandiri mencapai Rp 3,2 triliun di 2022.

 

Atur Waktu

Tembus Rp 50 Ribu per Kg, Peternak Keluhkan Harga Bibit Ayam Fluktuatif
Peternak memberikan makan pada ayam pedaging broiler di kawasan Cipelang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7). Harga daging ayam naik mencapi angka Rp 50 ribu per kilogram. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Usai aksi yang dilakukan KPUN, Alvino menuturkan kalau pihaknya sudah diterima untuk diskusi oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kemendag, Bambang Wisnubroto.

Dalam pertemuan itu, Alvino diminta untuk bersurat ke Kemendag sebagai permohonan untuk audiensi. Nantinya, akan diatur pertemuan antara para peternak tersebut dengan Mendag Zulkifli Hasan.

“Saran dari Pak Wisnu, besok kami disuruh membuat surat ke Pak Mendag untuk minta audiensi insyaallah Pak Mendag mau terima terkait itu. Waktunya belum (ditentukan), besok kami disuruh bersurat,” bebernya.

 

Peternak Protes

Peternak di Depok Ungkap Penyebab Tingginya Harga Telur Ayam
Pekerja mengumpulkan telur dari peternakan ayam di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (23/7). Tingginya harga telur ayam di pasaran karena tingginya permintaan saat lebaran lalu yang berimbas belum stabilnya produksi telur. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Diberitakan sebelumnya, Kelompok peternak mandiri melayangkan protes ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait anjloknya harga jual ayam di tingkat peternak. Bahkan penurunan diakui terjadi sejak Natal 2022 lalu.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio membeberkan, harga live bird atau ayam hidup mulai turun lagi sejak 26 Desember 2022. Harganya sempat menyentuh Rp 15.000/kg terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging.

Harga dibawah HPP Rp19.500-20.500 per kg ini bertahan hingga saat ini. Sedangkan harga ayam karkas di level konsumen harga cenderung stabil yakni Rp 33.000-35.000 per kg. Dampaknya terasa harga LB turun juga di Jawa Barat yang mencapai Rp 17.500 per kg.

"Jadi Jateng ini Tsunami ayam broiler yang berdampak bagi wilayah lain, terutama ayam di supply ke Jabodetabek. Penurunan harga dibawah HPP cukup lama. Indikasinya karena masih banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan milik peternak UMKM mandiri," ujar dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (10/1/2023).

Alvino menuturkan, para perusahaan integrator itu menjual sangat murah. Menurut catatannya harga jual berada dibawah yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5/2022 yakni Rp 21.000-23.000 /kg di level peternak.

“Meskipun integrator menjual murah, namun bagi mereka kerugian cenderung sedikit bahkan tidak mengalami rugi sama sekali. Karena mereka memiliki pabrik DOC ( anak ayam ) sendiri, pakan sendiri, obat-obatan sendiri bahkan channel distribusi sendiri yang tersistem bekerjasama dengan para broker. Sedangkan kami peternak UMKM mandiri, membeli sapronak DOC dan pakan dari mereka. Tentu dengan harga yang mahal jadi kami kalah bersaing disini," paparnya.

Lebih lanjut Alvino menjelaskan, sejak awal Januari 2023, harga day old chicken (DOC) juga mengalami penurunan sekitar Rp 2.500-3.000 per ekor. Namun harga pakan masih tinggi yakni Rp 8.500-8.800 per kg. Padahal tahun lalu harga pakan Rp 7.500 per kg.

"Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal hari ini harga jagung turun dibawah Rp 5.000 per kg, tapi harga pakan tidak turun," tegasnya.

 

Tuntutan

Tembus Rp 50 Ribu per Kg, Peternak Keluhkan Harga Bibit Ayam Fluktuatif
Peternak memberi makan ayam pedaging broiler di kawasan Cipelang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7). Tingginya harga daging ayam juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan yang masih import seiring kenaikan dolar terhadap rupiah. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Atas berbagai persoalan fluktuasi harga LB, DOC dan Pakan cenderung tidak stabil dan merugikan peternak UMKM mandiri. Alvino dan komunitasnya menuntut sejumlah hal.

Pertama, dia menuntut kepada presiden untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang perlindungan peternak UMKM mandiri ayam ras. Sebagaimana diatur dalam UU No.18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

Kedua, pihaknya mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Satgas Pangan. Karena, pelaku usaha UMKM masih belum merasakan keberadaan lembaga negara tersebut.

"Justru tuntutan kami terabaikan dan kami masih terombang-ambing dalam suatu sistem ekonomi yang tidak pro peternak UMKM mandiri," ungkanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya