Sambangi Kementerian ESDM, 10 Kepala Desa di Sumbawa Barat Lapor Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 10 Kepala Desa dari desa-desa di sekitar lingkar tambang proyek Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang), bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Peduli Investasi (FGPI) Sumbawa Barat menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi iklim investasi di Sumbawa Barat.

Kunjungan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Jumat (20/1/2023) kemarin.

Juru bicara FGPI, Leo Supardinata mengungkapkan, bahwa semangat audiensi dengan Kementerian ESDM berangkat dari kegelisahan masyarakat yang tergabung dalam FGPI dan perwakilan masyarakat lingkar tambang, terkait isu investasi yang terus bergulir di Sumbawa Barat.

“Kita ingin mempertegas terkait berbagai isu liar yang beredar. Ada banyak narasi dan tuduhan seperti pelanggaran HAM hingga permintaan menutup tambang. Setelah kita kroscek, ternyata semuanya baik baik saja. Jadi, aneh saja kalau ada yang menyebutkan ada masalah besar terkait perusahaan tambang di Sumbawa Barat,” ungkap dia.

Menanggapi gejolak di masyarakat, Leo berharap agar masyarakat menanggapinya dengan bijaksana. Menjaga kondusifitas daerah, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Para Kepala Desa yang hadir ini merupakan perwakilan dari masyarakat yang sebenarnya. Dampak positif dari operasional perusahaan dan juga berbagai program CSR yang dijalankan perusahaan, telah dirasakan oleh masyarakat, meskipun masih banyak juga hal yang dapat ditingkatkan.

Sementara itu, mewakili Kepala Desa di Lingkar Tambang, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh, Jauhari Effendi, menegaskan bahwa menjaga investasi di Sumbawa Barat adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Andaikan kami tidak mendapatkan ruang untuk bersilaturrahmi di Kementerian ESDM, maka kami 10 Kepala Desa di lingkar tambang akan melakukan aksi mendukung investasi, karena informasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan isu liar menutup tambang, merupakan bentuk agitasi negatif bagi masyarakat kami,” kata dia.

Ia juga menegaskan, Kepala Desa di lingkar tambang akan selalu mendukung keberadaan investasi selaku desa yang berada pada ring satu wilayah pertambangan. Ketika ada yang mengusik apalagi ingin menutup, maka Pemerintah Desa di lingkar tambang akan mengambil sikap.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan masyarakat Sumbawa Barat di Kementerian ESDM. Menurutnya, segala bentuk informasi terkait aktifitas perusahaan tambang menjadi suatu hal yang selalu dibutuhkan dalam rangka menjaga iklim investasi.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berjalan lurus sesuai regulasi yang ada. Begitupula dengan investasi yang ada, tentunya juga dikawal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Jadi menutup tambang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada kriteria dan tahapan-tahapannya,” pungkas dia.

Industri pertambangan mengambil peranan penting untuk membentuk sebuah peradaban, baik dari hasil komoditi yang diproduksinya, ataupun dari kewajiban yang disetor kepada negara.

Selain itu hadirnya industri pertambangan sangat memberi kontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat sekitar dan juga bagi pembangunan daerah setempat.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan mineral, melalui undang–undangnya telah mengatur kekayaan tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Hal ini yang mendasari Presiden Joko Widodo, mulai membatasi ekspor komoditas mentah di tahun 2023, dan mendorong hilirisasi tambang, terutama untuk komoditi yang tergolong mineral kritis.

Hilirisasi tersebut juga disebutkan oleh Presiden Joko Widodo akan didukung oleh energi hijau. Energi hijau merupakan energi ramah lingkungan yang berasal dari bahan-bahan yang relatif aman serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Secara garis besar, istilah energi hijau mengacu terhadap semua sumber energi yang dapat menjaga bumi menjadi lebih baik dan dapat diperbarui. Didukung dengan energi hijau, artinya Indonesia mengambil peran aktif pada perwujudan energi baru terbarukan, energi yang rendah emisi, serta program-program dekarbonisasi lainnya dalam menjalankan operasional bisnisnya.

“Inilah sebenarnya kekuatan besar kita: Hilirisasi kemudian didukung dengan Energi Hijau,” ujar Joko Widodo dalam acara Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Ritz Carlton, Jakarta (21/12).

Sementara itu, disebut mineral kritis karena mineral ini merupakan kategori mineral yang di masa mendatang berpotensi dan menjadi kandungan yang berguna untuk inovasi teknologi berbasis energi bersih dan terbarukan. Selain itu secara ketersediaan, jumlahnya yang kian hari semakin terbatas.

Melihat kondisi ini, Holding Industri Pertambangan di Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID) bersama dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM memiliki peranan besar untuk bisa mewujudkannya dan memaksimalkannya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

MIND ID menjalankan mandat pemerintah tersebut dan menjawab tantangan ini, sebagai pemain kunci dari hilirisasi yang ada di Indonesia, salah satunya dalam mempercepat ekosistem Electric Vehicle (EV), kendaraan listrik berbasis baterai. 

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa MIND ID kini mendorong seluruh operasional bisnisnya hingga tahap hilirisasi.

“Kami bersama-sama, memetakan dan memikirkan seluruh produksi dari komoditas tambang ini hingga menjadi produk hilirisasinya, agar benefit dan manfaatnya bisa dimaksimalkan untuk bangsa Indonesia,” ujarnya.