Menteri PANRB Kesal, Duit Rp 500 Triliun Tak Disedot Atasi Kemiskinan Akibat Kementerian Lembaga Sibuk Sendiri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan terdapat anggaran Rp 500 triliun untuk Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga.

Sebab, Kementerian dan Lembaga sibuk dengan kepentingannya sendiri, sehingga mengabaikan tiga arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menopang reformasi tematik yang terdiri dari Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, Reformasi Birokrasi peningkatan investasi, dan Reformasi Birokrasi percepatan prioritas aktual presiden.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada bapak presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tetapi ini tidak inline dengan target presiden karena Kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, Jumat (27/1/2023).

Alhasil jika Kementerian dan Lembaga mengabaikan ketiga arsitektur SPBE tersebut, menjelang akhir tahun mereka akan sibuk menghabiskan anggaran namun tidak sejalan dan berdampak dengan target yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas bapak presiden," ujarnya.

Disamping itu, MenPANRB menegaskan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan reformasi birokrasi tidak harus mengundang konsultan dan melakukan rapat di hotel-hotel.

"Untuk RB(reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik, RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," ujarnya.

Adapun rincian 3 arsitektur SPBE untuk menopang reformasi birokrasi tematik yang disampaikan oleh MenPAN RB:

1. Reformasi Penanggulangan Kemiskinan

Tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya, termasuk stunting.

Peluncuran pilot project pada 3 provinsi dan 9 kab/kota pada 21 Oktober 2022. Mulai 2023, program RB Penanggulangan Kemiskinan masuk dalam evaluasi Indeks RB seluruh pemda.

2. Reformasi Birokrasi peningkatan investasi

Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi penghitungan indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda.

3. Reformasi Birokrasi percepatan prioritas aktual presiden

Tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.

Sebagai contoh untuk penanganan inflasi, percepatan produk dalam negeri melalui e-katalog, dan sebagainya. "Kami berharap ke depan semua kegiatan-kegiatan harus mendorong ketiga ini," pungkasnya.