Pemerintah Anggarkan Rp100 Miliar untuk Satu Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang sudah dapat dibuka untuk memulai proses pembelajaran tahun ajaran 2025-2026.

"Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar untuk satu sekolah," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin, 50 sekolah rakyat tersebut sudah menerima siswa SD, SMP, dan SMA untuk tahun ajaran 2025-2026. Adapun rekrutmen untuk pengajar sedang dimatangkan dan akan diselesaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sedang digodok dan dituntaskan Kementerian Dasar Menengah, Kemensos, Kemendikti," tutur Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan penyelenggaraan sekolah rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dalam rapat ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan melaporkan bahwa ada 50 sekolah rakyat di Indonesia yang sudah siap dibuka pada tahun 2025.

"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke Presiden," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dia menyampaikan kurikulum pembelajaran sekolah rakyat akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementera itu, pengadaan guru akan dibantu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu (Menteri) Pekerjaan Umum. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," jelasnya.

Gus Ipul memastikan bahwa sekolah rakyat tidak dipungut biaya atau gratis dengan konsep asrama. Menurut dia, 50 sekolah rakyat ini sudah dapat menerima siswa tahun pelajaran tahun 2025-2026.

"Ya kurang tiga bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026," ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kemensos kurang tepat. Seharusnya ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain itu, program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai kurang mendesak. Sementara saat ini masih banyak sekolah konvensional yang kurang perhatian dari pemerintah.

"Program ini belum terlalu mendesak dilaksanakan, karena melihat kenyataan masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru, terutama guru honorer, yang masih memprihatinkan," ujar Subarsono.

Apabila menilik ke belakang, kata Subarsono, sekolah rakyat memiliki sejarah di masa penjajahan Belanda. Dengan adanya program sekolah rakyat kemungkinan akan terbentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya.

Sejarahnya memang sekolah rakyat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang kemudian diubah menjadi sekolah dasar. Adanya istilah tersebut dikhawatirkan adanya diskriminasi karena sudah ada sekolah dasar.

“Sebaiknya untuk penamaannya sekolah unggulan saja, jangan sekolah rakyat, sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul,” ungkapnya.