Bappenas: Transformasi Ekonomi Tak Cukup Gapai Cita-Cita Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, transformasi ekonomi saja tidak cukup untuk mengejar visi Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, butuh transformasi menyeluruh guna mengejar target menjadikan Indonesia negara maju dan jadi 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

"Pendekatan untuk pembangunan Indonesia masa depan akan berubah. Dari sekadar reform menuju transform. Karena reform saja tidak cukup untuk menjadi Indonesia emas 2045," ujar Amalia, Kamis (9/2/2023).

Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas disebutnya punya banyak PR untuk melakukan transformasi yang tidak hanya sekadar berpusat di sektor ekonomi saja.

"Bappenas sudah memikirkan bahwa transformasi Indonesia menuju 2045 bukan hanya sekadar transformasi ekonomi. Tapi ini lebih kepada transformasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik sosial, ekonomi, tata kelola, yang nanti didukung dengan kondisi enabler transformasi yang mencakup stabilitas pembiayaan serta ketahanan sosio ekologi," terangnya.

Amalia mengatakan, upaya itu akan diterjemahkan dalam kebijakan kewilayahan yang didukung oleh upaya masif dalam pembangunan sarana prasarana.

Dengan demikian, ia menambahkan, aspek untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan konektivitas juga dapat menjadi pendukung penting dalam lakukan upaya transformasi Indonesia.

"Nanti akan diperkuat, diperkokoh dengan kaidah pelaksanaan dan juga ketantguhan diplomasi yang jadi bagian penting dalam mencapai upaya Indonesia Emas 2045," kata dia.

Kendati demikian, transformasi menuju Indonesia Emas 2045 pun tak bisa lepas dari peran ekonomi. Bappenas telah menyiapkan skenario agar NKRI bisa mencapai pertumbuhan ekonomi stabil di atas rata-rata.

"Salah satu dari upaya transformasi ekonomi, harus tingkatkan produktivitas. Sehingga perlu geser struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif dan meningkatkan kompleksitas dari ekonomi kita. Sehingga kita butuh pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6 persen," tuturnya.

Pengusaha yakin jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tercapai. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 persen hingga 5,1 persen dari berbagai lembaga internasional 

Hal itu disampaikan Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Mohammad Rafil dalam pengukuhan anggota baru HIPKA angkatan 2023 di Hotel Sahid Jakarta, Rabu, (8/2/2023).

Hadir pada acara tersebut, tokoh nasional HM Jusuf Kalla, serta Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pandangan tentang ekonomi Indonesia tahun ini. Rafil Perdana pun menjelaskan, sebagai pelaku usaha optimis, tahun ini mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dari berbagai sektor bisnis.

“Sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah sangat diperlukan,” urai sosok pengusaha muda sukses ini.

Rafil Perdana berharap agar HIPKA dapat hadir sebagai inkubator bisnis para calon konglomerat muslim di Indonesia. Rafil Perdana memastikan jika HIPKA berupaya dan berusaha dalam membuka akses jalan maupun daya bagi para anggotanya serta pebisnis tanah air.

“Kami berusaha dan berupaya untuk bisa membuka akses jalan dan daya sebesar-besarnya bagi para anggota HIPKA maupun para pebisnis yang ingin mendapatkan akses baik dari jasa keuangan dan lain sebagainya. Kami mencoba hadir. Dan bukti nyata kami berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Diektahui HIPKA adalah Himpunan Pengusaha KAHMI, merupakan organisasi bisnis dari kalangan pengusaha muslim yang berhimpun di Kadin Indonesia.

Acara pengukuhan anggota baru HIPKA angkatan I tahun 2023 ini, merupakan bukti nyata peran HIPKA dalam mendorong lahirnya pengusaha handal dan berdaya saing.