Soal Evaluasi Ongkos Penerbangan Haji, Erick Thohir Tak Ingin Garuda Indonesia Sakit Lagi

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin Garuda Indonesia kembali alami kerugian gara-gara dapat penugasan menyokong transportasi penerbangan haji. Pasalnya, maskapai pelat merah itu baru saja melakukan restrukturisasi penyehatan bisnis.

Menurut Erick Thohir, perusahaan-perusahaan BUMN sangat terbuka untuk memberi pelayanan masyarakat, tapi dalam konteks business to business (B2B) yang turut mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan.

"Selama BUMN bisa membantu, kita terbuka. Tapi konteksnya B2B, jangan sampai disalahkan kalau ada apa-apa lagi. Jangan sampai Garuda Indonesia yang baru direstrukturisasi ada penugasan lagi. Sakit lagi. Kita harus proteksi itu," kata Erick Thohir seusai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick menilai, salah satu cara melakukan efisiensi bisnis penerbangan haji dengan memangkas ongkos bensin pesawat, alias avtur yang diberi kompensasi oleh pemerintah.

"Ambil contoh, tambahkan dari porsi SKK migas, itu kan ada pajaknya. Kalau misalnya itu dibantu buat yang naik haji harga avturnya," imbuh Erick.

Contoh lainnya, ia juga menyoroti dugaan harga gelang haji yang dilebih-lebihkan. Erick menangkap peluang bagi BUMN di sektor perbankan untuk bantu suplai gelang haji tersebut, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Contoh kemarin ada isu mengenai gelang, mustinya Rp 1 miliar jadi Rp 5 miliar. Itu kalau bisa bantu kenapa tidak? Tapi kan ada B2B. Misalnya kalau BSI suplai gelang, tapi jadi nasabah BSI. Kan boleh, kita menolong," ungkapnya.

Kendati begitu, Erick menyatakan semua skenario itu masih sekadar usulan. Intinya, BUMN dikatakan siap membantu untuk menyokong layanan ibadah haji.

"Tapi ini kembali baru pemikiran. Jangan sampai nanti para jamaah haji kita nanti yang mayoritas sudah mungkin ke sana, tapi dapat beban," pungkas Erick Thohir.

Komisi VI DPR-RI meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memerintahkan Garuda Indonesia tidak melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas di kabin pesawat. Apalagi aturan di internal maskapai milik negara ini hampir selesai.

“Saya ingin Pak Menteri eksekusi segera kebijakan (yang mengizinkan) penggunaan jilbab bagi pramugari yang ada di Garuda karena saat ini aturan kebijakannya sudah hampir final,”  kata Anggota Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/2). 

Lantaran kebijakan ini tinggal menunggu diresmikan, Andre meminta Erick sebagai pembina Garuda Indonesia segera mengeksekusi. Dia menyebut, banyak pegawai pemerintah yang sudah diperbolehkan menggunakan jilbab, semisal tentara wanita, polisi wanita hingga Pegawai Negeri Sipil  (PNS/ASN). 

“TNI dan Polisi saja sudah bisa berjilbab. PNS juga boleh. Kenapa pramugari Garuda belum boleh,” kata dia. 

Padahal, lanjut Andre, berbagai maskapai penerbangan swasta telah mengizinkan pra awak kabin perempuan untuk menggunakan jilbab saat bekerja. Mulai dari Citilink, Sriwijaya Air hingga Lion Air Group. 

“Padahal Citilink sudah, Sriwijaya sudah, dan bahkan Lion Air juga boleh, Kenapa Garuda belum?,” ungkapnya. 

Untuk itu, Andre mendesak Erick Thohir untuk turun tangan agar kebijakan yang dibuat Garuda Indonesia ini segera bisa terealisasi. Mengingat tidak adanya aturan secara umum yang melarang pramugari menggunakan jilbab saat bertugas. 

“Agar pramugari-pramugari Garuda Indonesia yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat islam dengan menutup aurat ini bisa dilaksanakan,” kata pungkas Andre. 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terus melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai rencana penggunaan jilbab bagi seragam pramugari. Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia dalam mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk penggunaan jilbab bagi pramugari.

Komitmen tersebut yang saat ini terus dikedepankan dengan membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia.

"Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2023).

"Untuk itu, diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek service dan safety, tapi utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service," kata dia. 

Irfan menambahkan, rencana penggunaan jilbab bagi pramigari ini perlu dilandasi kajian yang prudent dan komprehensif atas penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," kata Irfan.

Saat ini melalui sejumlah layanan rute penerbangan, Garuda Indonesia juga telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji di mana pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab.