BUMN Sinergi Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Petani Kopi Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas petani kopi di Indonesia untuk mendorong kualitas hasil produksi. Hal ini dilakukan dengan replikasi model bisnis kopi dengan skema program Makmur di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan produksi kopi di Indonesia, sinergi BUMN melalui inisiatif PMO Kopi Nusantara akan meningkatkan jumlah luas lahan kebun kopi yang menjadi area implementasi program Makmur Kopi di lima wilayah. Lima wilayah tersebut mencakup Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera Bagian Utara.

Dengan meningkatkan luas lahan, diharapkan replikasi model bisnis yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan produktivitas lahan dapat dilakukan secara masif di lokasi lainnya.

Peningkatan produktivitas akan dilakukan dari tiga sisi, yaitu kenaikan kuantitas, penguatan kualitas, dan pengembangan adaptasi petani terhadap iklim. Diharapkan dengan perluasan akses terhadap agro-input, pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran, target peningkatan produktivitas ini dapat dicapai.

"Kalau kita melihat produktivitas kopi rakyat di Indonesia yang belum bisa bersaing dengan negara tetangga, bisa jadi adalah dampak dari budidaya kopi yang belum menjadi komoditas utama bagi petani," ujar Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara yang ditunjuk Menteri Erick Thohir menjadi nahkoda inisiatif Project Management Officer (PMO) Kopi Nusantara, Sabtu (25/2/2023).

“Inisiatif yang kami lakukan saat ini salah satunya untuk mendorong agar petani bisa fokus membudidayakan kopi sebagai mata pencaharian yang bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya,” imbuhnya.

Adapun permintaan kopi di seluruh dunia tercatat terus meningkat setiap tahunnya, namun Indonesia terus tersalip oleh Vietnam dan Kolombia dalam hal produksi dan ekspor kopi.

“Peran Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia cukup signifikan di pasar global. Selain meningkatkan produktivitas, inisiatif program Makmur Kopi ini juga perlu memberikan nilai tambah dalam rantai nilai kopi agar kita bisa mengejar ketertinggalan Indonesia di bursa komoditas dunia,” kata Reynaldi Istanto, Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Global Value Chains.

Kementerian BUMN berharap dengan implementasi program Makmur Kopi oleh PMO Kopi Nusantara dapat memajukan industri kopi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para petani kopi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster bisa diperluas. Utamanya ke sektor peternakan atau sektor nelayan.

Menurutnya, dua kelompok ini perlu juga menjadi perhatian dari sisi pembiayaan. Ini juga tak terlepas dari sektor-sektor penggerak ekonomi nasional.

E"Saya kita model-model KUR klaster ini kalau diperbanyak bisa nanti masuk ke peternak, baik yang daging atau petelur, bisa masuk ke nelayan yang berkaitan dengan tambak," ujar Jokowi dalam Penyerahan KUR Klaster dan Pembiayaan Dana Bergulir, di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Kelompok-kelompok seperti ini, klaster-klaster seperti ini yang memang harus diperbanyak," tegasnya.

Jokowi mengaku bangga dengan adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sistem klasterisasi. Salah satunya bisa memperkuat ekosistem perdagangan.

Dalam hal ini termasuk dari proses hulu hingga hilir dengan melibatkan UMKM. Sebagai contoh, adanya KUR klaster holtikultura yang diberikan kepada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittihaq.

"Kredit usaha rakyat (KUR) total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatakan ini. dan saaya senang sekaranga da model KUR klaster, ini bener memang harus diklasterkan, harus diklasterkan, saya senang tadi ada pondok pesantren yang sampai dapat sekian miliar untuk urusan holtikultura," ungkapnya.

Melalui sistem ini, Jokowi bangga melihat hasil produksi seperti sayur bisa masuk ke jaringan penjualan yang luas. Artinya, ada pihak yang menjadi penyerap hasil partanian, serta ada jaminan pembeli di sisi konsumen.

Selain sektor ini, Jokowi juga menyinggung soal pengembangan ekosistem kopi di Toraja. Di sektor ini, Jokowi menyebut ada dana sekitar Rp 50 miliar untuk pengembangan ekosistem usaha.